Tidak Tepat Penyaluran Bansos Bukti Malasnya Birokrasi Cek Data
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung menilai, salah sasaran pendataan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan dan miskin bukti atas kemalasan birokrasi Pemprov DKI Jakarta mengecek ulang data.
"Itulah kondisi yang membuat kita miris. Sejak lama birokrasi kita malas untuk melakukan rechek. Sikap sebagai pelayan publik itu belum terbentuk," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/4)
Menurutnya, kekeliruan serupa sudah sering kali terjadi terhadap penyaluran-penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kejadian tidak tepat sasaran tersebut, Lisman menyayangkan, tidak adanya satupun pihak Pemprov DKI yang meminta maaf atas pendataan yang salah sasaran.
"Bahkan tak satu orang pun dari Pemprov DKI yang minta maaf sampai saat ini ya," sebutnya.
Lisman menjelaskan, persoalan data seharusnya dilakukan dari tingkat bawah agar tepat sasaran dan pemerintah melalui perangkat wilayah melakukan pengecekan bansos.
"Dan apa susahnya, Camat turun tangan melakukan verifikasi langsung para penerima daftar bansos? Supaya tidak terjadi lagi salah sasaran," imbaunya.
Anggota DPRD DKI Terdata Terima Bansos
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak membenarkan bila namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Jhonny tercatat sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.
"Saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari Pemprov ini harus dibenarkan," katanya saat dihubungi, Rabu (22/4).
Dia menyatakan mengetahui terdata sebagai penerima bansos tersebut dari pihak pengurus RT. Karena hal itu Jhonny mengharapkan agar Pemprov DKI dapat mengevaluasi terkait data penerima sembako.
"Ini patut dikoreksi, artinya tidak bisa kerja setengah-setengah lagi. Harus serius, di Kelapa Gading juga kan bermasalah," jelasnya.
Pemprov DKI Koreksi Data Ulang Penerima Bansos
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.
"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).
Kendati begitu dia menyebut data tersebut mulai dikoreksi ketika ditemukan kesalahan di lapangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan pihaknya memang menggunakan data yang ada terlebih dahulu.
"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaData Korlantas Polri Selama Arus Mudik Lebaran 2024: 1.835 Kecelakaan, 281 Orang Meninggal
Kecelakaan didominasi‘adu banteng’ sisi depan kendaraan yang saling bertabrakan.
Baca Selengkapnya