Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan kecepatan kendaraan di jalan protokol 50 km per jam. Target tersebut direalisasikan seiring dengan percepatan pembahasan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Kita targetkan 50 km per jam," ujar Syafrin, Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta teridentifikasi layak diterapkan sistem ERP. Ada 4 aspek yang ditinjau. Pertama, kecepatan, kedua aspek rasio, ketiga lokasi tersebut dilayani angkutan umum, terakhir lingkungan.

Syafrin optimis, target kecepatan itu mampu dicapai setelah melakukan evaluasi penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda empat atau lebih. Jika sebelumnya rata-rata laju kendaraan 25 km per jam, setelah diterapkan sistem ganjil genap kecepatan meningkat menjadi 30 km per jam.

Siapkan Aturan ERP

Sementara itu sembari menunggu ERP, Syafrin mengatakan, pihaknya masih melakukan proses kajian akademik untuk segera dibawa ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2020.

Dia mengharapkan di tahun yang sama, program sistem jalan berbayar bisa masuk ke dalam program legislatif daerah untuk bisa dilakukan proses selanjutnya, lelang.

Syafrin mengatakan, jika raperda sistem ERP cepat dibahas maka akan cepat juga implementasi aturan tersebut. Setidaknya, ia menargetkan paling lambat penerapan ERP untuk jalan di Jakarta 2021.

"Kita harapkan semuanya tahun depan terdeliver dengan baik sehingga tahun depan kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional. Kita harapkan paling lambat 2021 sesuai dengan Ingub 66," jelasnya.

Ingub tersebut tentang pengendalian kualitas udara. Di dalamnya mengatur sejumlah langkah dan upaya Pemprov memperbaiki kualitas udara, salah satu instruksi gubernur dalam aturan itu yang ditembuskan kepada Dinas Perhubungan adalah;

Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019,

Penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021. Ia juga menyampaikan setelah sistem ERP diberlakukan, maka sistem ganjil genap akan dihilangkan.