Tawaran Ahok ke eselon II DKI, mau Corolla atau uang Rp 9 juta?
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah menarik kendaraan dinas eselon II Pemprov DKI. Ahok berkilah, pemprov memberikan pilihan soal kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.
"Bukan ditarik. Kita tawarkan anda mau pilih yang mana. Kami sewakan, kasih kendaraan atau anda ambil mentahnya saja," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat (11/8).
Ahok mencontohkan, buat apa PNS punya mobil seperti Corolla Altis tapi biaya rawatnya belasan juta, lebih baik mengambil duit sebesar Rp 9 juta per bulan.
"Kamu mau nggak punya Corolla Altis yang kita rawatnya belasan juta dihitung per bulan, penyusutan segala macam, atau kamu ambil 9 juta rupiah kontan, buat apa ada Corolla di rumah kalau enggak pernah pakai. Mending dapat Rp 9 juta dong per bulan," ujarnya.
Menurut Ahok, dengan menerapkan sistem itu Pemprov DKI bisa menghemat anggaran sebesar Rp 250 miliar.
"Kami juga untung. Kami hitung-hitung bisa untung Rp 250 miliar hemat anggaran. Karena tidak ada perawatan," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga membeberkan, untuk operasional, pemprov tidak akan membeli kendaraan namun hanya menyewa dari pihak swasta.
"Kendaraan operasional kami juga tidak mau beli. Kami sewa semua. Kalau ada kerusakan cepat penggantian. Jadi pola yang dilakukan swasta," bebernya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca Selengkapnya