Tarik Ulur Fraksi di DPRD DKI Sahkan Anggaran TGUPP

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memangkas jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 anggota. Sebagian anggota legislatif berbeda pandangan segala hal terkait TGUPP.

Fraksi PDIP dan PSI menilai jumlah anggota terlalu banyak, tugas yang dianggap melebihi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), membebankan APBD karena tidak ada tolak ukur kinerja. Anggota TGUPP juga disarankan menggunakan dana operasional Gubernur.

"Di dalam operasional kami dengar bahwa TGUPP ini lampaui memberi masuk-masukan. Berhak panggil SKPD-SKPD. Apa yang kami usulkan supaya anggaran TGUPP dihapus," kata Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP, Selasa (10/12).

Gerindra dan PAN Dukung Anggaran untuk TGUPP

Penilaian PDIP dan PSI rupanya tidak sejalan dengan fraksi Gerindra, PAN. Dua partai tersebut sepakat perlu ada evaluasi mengenai tolak ukur kinerja TGUPP.

Namun, Lukmanul Hakim dari fraksi PAN mengimbau tidak perlu ada reaksi keras terhadap eksistensi TGUPP. Sebab menurutnya tim tersebut masih diperlukan untuk pembangunan ibu kota.

Selain itu, menurutnya anggaran senilai Rp 19 miliar untuk gaji anggota TGUPP masih rasional.

"Sesungguhnya menyangkut TGUPP menurut saya dari PAN kinerjanya TGUPP saya melihat gajinya enggak gede gede amat. Kinerjanya mungkin dievaluasi lebih maksimal untuk bantu kepala daerah," kata Lukman, Selasa (10/12).

Banggar Sahkan Anggaran TGUPP

Kendati beragam pendapat pro dan kontra mengenai TGUPP, Pimpinan DPRD, Prasetyo Edi Marsudi mengambil jalan tengah dengan mengurangi jumlah anggota TGUPP menjadi 50 orang saja. Sementara untuk anggaran yang dibutuhkan belum diketahui besarannya. Sebab nilainya disesuaikan dengan 17 anggota yang dicoret.

"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Prasetyo sambil mengetuk palu.

Dia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan anggota TGUPP yang rangkap jabatan.

Sebelumnya, anggota TGUPP Achmad Haryadi disebut sebagai anggota dewan pengawas tujuh rumah sakit di Jakarta. Hal tersebut terungkap saat rapat Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan.

Tim Dewas itu ditanggung bersama-sama, 7 RS pembinaan dan pengawasannya dalam satu tim itu untuk 7 RS," kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).