Tarif Belum Diketok, Warga Masih Bisa Nikmati MRT Cuma-cuma Sampai Akhir Maret

Merdeka.com - Moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) akan diresmikan 24 Maret 2019. Namun sampai hari ini belum ada keputusan tarif yang akan diberlakukan.

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengambil langkah memperpanjang layanan non-komersil MRT Jakarta hingga akhir Maret 2019. Sampai ada kesepakatan antara DPRD dan Pemprov DKI.

"Seperti yang saya sampaikan MRT operasional terus jalan, tapi secara komersial baru akan 1 April. Warga masih bisa gunakan secara cuma-cuma sampai 31 Maret hanya saja dibatasi jamnya sampai pukul 4 sore," kata Anies usai mencoba jalur integrasi MRT di Halte Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per penumpang berdasar jarak yang ditempuh. Namun DPRD DKI menilai harga tersebut terlampau tinggi.

"Seperti saya bilang kemarin karena tarif per km tapi harganya per stasiun, stasiun A ke B berapa, B dan C nanti itu harganya nanti dihitung rata-rata maka keluar ratanya Rp 1000/km dan kalau dirata keseluruhan Rp 10.000," jelas Anies.

Anies menegaskan penentuan tarif yang baru diketok palu dewan DPRD DKI pada Senin, 25 Maret 2019, tidak akan mengganggu jadwal peresmian dilakukan oleh Presiden Joko WIdodo pada Minggu 24 Maret 2019.

"Jadi 24 hingga 31 Maret itu operasional non komersial, tetap berjalan seperti sekarang dibatasi jamnya sampai pukul 4 sore. Nanti 1 April baru full artinya Ratangga (sebutan untuk MRT) semua digunakan," jelas Anies.

Anies Nilai Subsidi MRT dan LRT Tak Beratkan APBD

Anies memastikan subsidi tarif MRT Jakarta fase pertama dinilai memberatkan APBD DKI. Menurut dia, angka senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT, dirasa wajar masa operasional di masa pengenalan.

"Nantinya ada business development, ini kan fase awal tentu secara biaya masih besar di pemerintah tapi kemudian tentu ada pengembangan kegiatan usaha," kata Anies.

Anies meyakini, pemasukan DKI dari sektor transportasi publik teranyar ini akan signifikan, khususnya melalui tiket penumpang. Selain itu, hal tak kalah penting adalah akan ada beban biaya ekonomi membengkak bila terus mempermasalahkan subsidi.

"Betapa besarnya kemacetan terjadi bila kita tak lakukan subsidi dan memunculkan moda transportasi massal seperti MRT, ongkosnya tidak hanya dalam hitungan perusahaan saja tapi juga ongkos ekonominya," tegas Anies.

Mantan menteri pendidikan ini percaya, bila ke depan kebutuhan akan MRT dan LRT Jakarta semakin masif, maka hal itu akan berdampak pada angka subsidi pemerintah yang berangsur bisa ditekan.

"Jadi akan ada fase kedua, lalu fase Barat-Timur. Nantinya ketika MRT LRT jangkauannya luas maka yang disebut angka pso (public service obligation) semakin kecil," Anies menutup.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com