Tarif angkutan umum naik Rp 1.000, Jokowi tunggu sikap DPRD
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyelesaikan penyusunan rencana kenaikan tarif angkutan umum di Ibu Kota. Keputusan tersebut sudah dibahas dengan Organisasi Angkutan Daerah (Organda) di Balai Kota Jakarta, kemarin (26/6).
Dari rapat yang berlangsung dengan Organda, para pengusaha angkutan mengajukan kenaikan tarif hingga 80 persen. Namun, diputuskan kenaikannya mencapai 40 persen.
"Kemarin ada yang minta 60, 80 persen, tapi kemarin rata-rata naiknya 40 (persen)," ungkap Jokowi usai mengikuti rapat transportasi di Kantor Wapres, Jl Veteran III, Jakarta, Rabu (26/6).
Jokowi menyatakan, kesepakatan itu sudah diserahkan langsung kepada DPRD untuk dibahas bersama. Saat ditanya kapan keputusan kenaikan itu akan diumumkan, mantan wali kota Solo ini menyerahkan sepenuhnya kepada dewan.
"Kan sudah masuk ke dewan, nanti tunggu dewan," tandasnya.
Jokowi mengaku yakin, seluruh pengusaha angkutan umum akan menerima kenaikan tarif setelah diputuskan dewan. Sehingga, tidak ada lagi angkutan yang menetapkan tarif melebihi ketentuan.
"Kalau resminya keluar, nanti ikuti semua," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya