Survei: Publik Belum Puas dengan Kinerja Pemprov DKI
Merdeka.com - Direktur and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu, Wicaksono Sarosa memaparkan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani berbagai permasalahan. Hasilnya, sebagian besar masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov DKI khususnya dalam menangani banjir dan kemiskinan.
"Pada umumnya responden merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jakarta. Khususnya masalah banjir, kemiskinan, permukiman kumuh, polusi udara, sampah, pungli, dan transparansi anggaran serta kebijakan," kata Wicaksono dalam dalam Dialog Multi Stakeholder Jakarta Smart City yang diselenggarakan oleh Hukum Online secara virtual hari ini, Kamis (4/3).
Selain itu, ada beberapa aspek yang menunjukkan hasil bahwa masyarakat puas dengan kinerja baik Pemprov DKI, yakni dalam hal kesehatan masyarakat, air bersih, dan pelayanan publik.
Wicaksono juga memaparkan hasil survei mengenai pelayanan publik dengan menggunakan Jakarta Smart City atau JAKI. Survei tersebut menunjukkan, 48 persen responden sudah bahwa Pemprov DKI memiliki aplikasi JAKI (Jakarta Kini), sisanya 52 persen tidak tahu. Kemudian 49,2 persen responden tidak pernah menggunakan JAKI dan dari jumlah tersebut, 69,4 persennya merasa puas dengan layanan JAKI.
Padahal, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertekad untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang cerdas atau smart city dengan mengembangkan aplikasi JAKI (Jakarta Kini).
"Jadi sebagian besar responden yang mengisi survei tersebut belum familiar dengan konsep Jakarta Smart City dan aplikasi JAKI. Mereka masih mengandalkan instagram dan website Pemprov DKI dalam mencari informasi," ujarnya.
Dengan begitu, dia menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Jakarta masih harus dibenahi, selain itu, dia juga menyarankan Pemprov DKI untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dapat membantu pelayanan publik. Dia melihat, beberapa isu perkotaan di Jakarta belum tersentuh oleh solusi teknologi sehingga menurutnya kemajuan penanganan masalah tersebut cukup lambat.
"Pemerintah perlu lebih intensif lagi dalam memanfaatkan media atau platform agar bisa digunakan warga dalam mengakses pelayanan publik," sarannya.
Wicaksono kemudian menegaskan bahwa survei tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan persepsi dari jumlah populasi. Dia mengatakan, analisis dari survei tersebut bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Survei Ruang Waktu dan Hukum Online ini diikuti oleh 123 orang yang terdiri dari warga Jabodetabek. Namun kata dia, sebagian besar responden yang mengisi survei daring tersebut memang berdomisili di Jakarta dan berusia 22-40 tahun.
"Sebagian besar pekerjaannya karyawan swasta dan laki-laki. Yang usia 22-40 tahun jumlahnya mencapai 67,5 persen, usia 40-50 tahun 13 persen, dan sisanya 50 tahun ke atas," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang mendukung DKI Jakarta untuk menjadi kota yang cerdas. Baik itu dukungan dalam bentuk ide, saran, ataupun hasil survei yang dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan bersama.
"Kita sangat mengapresiasi partisipasi, baik dari komunitas nasional dan internasional," kata Anies
Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan itu mengajak masyarakat, akademisi, dan pihak swasta untuk bersama-sama membangun Ibu Kota menjadi kota yang cerdas.
"Ayo jadikan Jakarta kota yang lebih baik lagi. Kami mengajak semuanya untuk bergabung membangun Jakarta. Inilah mengapa kita mendeklar diri kita City of Collaboration," ajaknya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya