Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku bahwa sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana detail anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Sampai detik ini saya ndak begitu persis tahu gimana. Mungkin ketua tim Pak Sekdanya tanya nanti detailnya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12).

Tetapi Sumarsono beranggapan, adanya kenaikan anggaran untuk DPRD tersebut wajar. Karena dia menilai, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah.

"Tapi kalau ada, wajar saja lah. Karena mereka namanya kemitraan itu eksekutif dan legislatif mereka punya hak protokol. Protokol DPRD kan juga ada," kata pria yang akrab disapa Soni ini.

Sumarsono mengaku tidak mengistimewakan DPRD karena perlakuan kepada semua jajaran pemerintahan adalah sama.

"Sebenarnya perlakuan kita kepada DPRD wajar saja, karena itu sejajar dengan kepala daerah dari sisi protokoler termasuk fasilitas. Itu karena pemerintahan. Akhiran -An setelah kata pemerintah menunjukkan Pemprov dan DPRD. Jadi semua yang dilakukan, DPRD kalau mereka merasa kurang ya dinaikkan dalam batas kewajaran ya silakan saja," bebernya.

Selain itu, Sumarsono juga menegaskan, DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga perjalanan dinas maupun fasilitas nya harus diberikan yang terbaik juga.

Sumarsono juga menegaskan, jika ada ketidakwajaran dalam kenaikan anggaran untuk DPRD, hal itu pasti akan ditolak oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau nanti kenaikan keluar dari batas, akan disemprit sama Kemendagri. Karena semua anggaran ada standarnya dan itu dievaluasi oleh kemendagri. Yang penting adalah prinsip selama kenaikannya merupakan batas kewajaran tidak masalah," tandasnya.