Sumarsono bandingkan besaran anggaran DPRD DKI dan Bangka Belitung

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan Draf APBD DKI 2017 yang dievaluasi oleh Kemendagri telah dikembalikan kepada pihak Pemprov DKI pada 23 Desember lalu. Kemudian, Pemprov bersama DPRD melakukan koordinasi ulang membahas kembali evaluasi dari Kemendagri tersebut.

Adanya anggaran untuk DPRD DKI yang dicoret Kemendagri, Sumarsono menilai hal tersebut tidak perlu harus sampai dilakukan rapat paripurna untuk membahasnya.

"Tinggal merapikan sesuai dengan evaluasi. Evaluasinya kan tinggal coret dua poin saja, yang penting coret untuk anggaran sekwan. Tidak perlu dibahas paripurna cukup saja diskusi kecil dengan pimpinan DPRD, itu penyesuaian-penyesuaian," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/12).

Sumarsono menjelaskan bahwa semua hasil evaluasi Kemendagri harus dilaksanakan dan tidak perlu dianggarkan ulang untuk tahun 2017.

"Semua catatan Kemendagri itu harus diakomodasikan dan dilaksanakan. Mana yang dicoret Kemendagri itu yang kita hilangkan," terangnya.

Untuk besaran anggaran anggota DPRD DKI, Sumarsono menilai bahwa angka tersebut masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan provinsi atau daerah lain di Indonesia.

Dia bahkan membandingkan besaran alokasi anggaran buat DPRD DKI dengan Bangka Belitung.

"Karena Anda lihat dari segi angka absolut numbernya (besar anggaran), kalau lihat presentase itu anggaran dewan terendah di DKI. Jadi anggaran itu hanya 0,13 persen anggaran dewan dari total APBD. Bangka Belitung lebih tinggi, 3,33 persen. Saya tahu karena saya ini Dirjen Otda," papar Sumarsono.

Padahal, Sumarsono mengatakan bahwa Indonesia punya aturan menentukan anggaran untuk anggota dewan itu tidak boleh lebih dari lima persen. "DKI cuma 0,13 persen artinya sangat kecil karena APBD kita terlalu besar," tandasnya.