Merdeka.com - Gaji PNS Pemprov DKI memang fantastis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah membeberkan gaji bulanan untuk PNS eselon III berkisar Rp 45-50 juta, camat berkisar Rp 45 juta dan lurah Rp 33 juta.

"PNS yang tidak kerja Rp 9 juta dan staf yang kerjanya lebih bagus bisa bawa pulang Rp 13 juta, PNS yang bekerja di bidang teknis seperti pajak dan pengadaan barang paling rendah dapat gaji Rp 25 juta," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Diharapkan, gaji yang besar bisa menjadi perangsang kerja para PNS untuk lebih giat melayani warga. Dan juga bisa menghilangkan kebiasaan dan mental buruk para PNS seperti pungli dan korupsi.

Tetapi, harapan tersebut masih jauh dari kenyataan. Meski sudah digaji besar, tetap saja banyak PNS yang nakal tak taat aturan.

Berikut merdeka.com merangkum ulah tak terpuji PNS DKI Jakarta:

Ahok hafal kelakuan PNS, memeras dan pura-pura bete layani warga

Ahok mengatakan 701 PNS yang baru dilantik harus memiliki semangat melayani warga Jakarta. Karena ini sinergis dengan visi misi Pemprov DKI Jakarta untuk membuat Jakarta Baru."Harapannya bisa melayani warga DKI Jakarta dengan semangat, seperti semangat calo nyari proyek. Tapi enggak minta tip. Itu harapan kami," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka warga Jakarta sudah tidak perlu repot untuk masalah perizinan, pendidikan dan kesehatan. Dan Ahok mengingatkan, jangan pernah terpikir oleh mereka untuk meminta pungutan liar."Yang ngelayanin enggak usah meras orang deh. Enggak usah pura-pura muka kayak bete mau minta duit atau pergi bolak-balik dengan jalur cepat. Saya kira semangat sudah ada dan saya yakin PNS kami juga sudah ngerti," terangnya.

Sibuk selfie dan main-main saat ucap sumpah jabatan

Ahok melantik 701 pejabat DKI yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV. Namun pelantikan ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kecewa.Djarot mengungkapkan, dirinya sengaja berada di barisan belakang saat pelantikan dilangsungkan di Aula Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta. Saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pengucapan sumpah jabatan, PNS yang dilantik tidak serius melainkan berfoto ria."Saya tidak puas sama beberapa PNS yang waktu menyanyikan lagu Indonesia dia malah ambil gambar, foto-foto. Saya sudah bilang sama inspektur itu jadi evaluasi. Saya menyatakan tidak puas," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).Dia menambahkan, saat pembacaan sumpah jabatan juga banyak pejabat yang memilih mengabadikan momen tersebut, ketimbang mengikuti ucapan Ahok.

PNS konsumsi narkoba

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta memastikan 13 PNS positif menggunakan narkoba. Delapan orang di antaranya perempuan. Temuan ini terungkap saat tes urine 4.676 pejabat DKI sebelum dilantik di awal Januari 2015.Terkait temuan ini, Ahok heran ada PNS wanita yang kedapatan mengonsumsi narkoba. Untuk memastikan hasilnya, dia meminta untuk dilakukan tes urine kembali."Kami mau tes lagi karena ada lima orang ngaku dia minum obat. Karena ada perempuan kan gila juga kan, perempuan main morfin. Maka kami mau tes lagi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/1).Dalam tes ulang tersebut ditemukan benar mereka menggunakan narkoba, maka Ahok tak segan untuk memberhentikannya. Sebaliknya, jika terbukti penyidikan akan diperdalam dengan menggunakan uji laboratorium."Tapi kalau dia ternyata minum obat, kami tes di rambutnya di tempat yang lain pasti tak ada kandungan, itu nantinya mau diperdalam lagi di lab. Kalau ketahuan berarti dia memang pemakai," terangnya.

Mark-up dana proyek

Soal permainan dana anggaran, sepertinya PNS DKI mahir betul. Ahok membongkar temuan nilai ganjil proyek biaya sewa mobil dalam RAPBN 2015."Kita sudah dapat laporan, pemborosannya masih banyak. Sewa mobil aja Rp 461 miliar setahun," kata Ahok.Padahal, untuk tahun ini Ahok berusaha melakukan penghematan dengan tidak menyediakan mobil dinas bagi pejabat DKI. Sebab penyediaan mobil menambah cost perawatan.Selain itu, Ahok juga geram biaya konsultan bisa mencapai miliaran. Seperti yang terjadi di unit gawat darurat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara."Rumah Sakit Koja sudah ngantre tiga hari di UGD. Padahal untuk konsultan saja itu Rp 10 miliar, apa-apaan itu, kalau bahasa kasarnya itu kampret bener," kata Ahok.