Soal Wakil Ketua DPRD DKI, Demokrat Tunggu Rekomendasi DPP
Merdeka.com - Partai Demokrat sampai saat belum menyerahkan nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta kepada pimpinan sementara. Belum ada keputusan dari partai tersebut siapa kadernya yang akan ditunjuk sebagai pimpinan DPRD. Demokrat adalah salah satu dari lima partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD DKI.
Menurut Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi, sampai saat ini rekomendasi dari DPP Partai Demokrat belum turun. Penunjukan pimpinan dewan dan fraksi merupakan kewenangan mutlak DPP.
Nawawi menyampaikan, partainya memiliki panduan terkait penunjukan pimpinan ini. DPP memberikan semacam petunjuk dan kriteria pimpinan dewan dan fraksi. Tiga nama kemudian diusulkan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ke DPP.
"Ketua DPD hanya mengusulkan ke DPP dan DPP yang merekomendasikan abcd-nya," jelasnya dihubungi merdeka.com, Selasa (10/9).
DPP, lanjutnya, memiliki kewenangan mutlak dalam penunjukan pimpinan dewan. Tiga nama yang diusulkan bisa saja dianulir dan DPP boleh menentukan nama lain dari yang diusulkan DPD.
"Apabila dikehendaki, yang tidak diusulkan oleh DPD pun DPP boleh menentukan siapa calon wakil ketua dewan, calon ketua fraksinya. DPD DKI sudah mengusulkan nama-nama yang dikehendaki oleh DPP menurut guidance itu. Tetapi sampai hari ini belum turun rekomendasinya itu," jelasnya.
DPD mengusulkan tiga nama calon pimpinan DPRD dan tiga nama calon pimpinan fraksi. Terkait siapa saja yang diusulkan, Nawawi mengaku tak tahu. Itu merupakan urusan DPD.
"Wah saya tidak tahu. Itu urusannya kedua DPD lah," ujarnya.
Dia optimis rekomendasi akan turun sebelum tanggal 16 September. Demokrat telah menyampaikan batas waktu ini kepada DPP.
"Insyaallah tanggal 17 sudah turun rekomendasi DPP," ujarnya.
Nawawi menyebutkan ada sejumlah syarat atau pertimbangan calon pimpinan dewan yang tertuang dalam petunjuk partai. Di antaranya adalah minimal berijazah S1 dan suara terbanyak dalam Pemilu.
"Sekurang-kurangnya S1. Jadi yang punya ijazah S1, S2, S3, semua ijazahnya dilampirkan semua. CV-nya dilengkapi semua itu. Persyaratannya dilengkapi seluruhnya, loyalitas kader dan sebagainya ada," jelasnya.
"Termasuk yang memperoleh suara berapa itu dilampirkan, hasil KPU itu dilampirkan untuk pertimbangan," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaTidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaDjarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaFOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli
Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaAkhir Karir Politik Devara Putri, Caleg DPR RI Otak Pembunuhan Berencana di Bogor
Adapun Devara terlibat dalam kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Indriana Dewi tewas di tangan pacarnya sendiri, Didot Alfiansyah alias DA.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya