Soal penataan Tanah Abang, Sandiaga klaim keberpihakan pada rakyat kecil dipuji

Merdeka.com - Sejak Desember 2017, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru di sekitar Tanah Abang. Kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya yang bertujuan mengakomodir para PKL itu mendapat pro kontra dari pelbagai pihak. Polda Metro Jaya juga mengkritik kebijakan penutupan jalan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan analisa dan survei atas kebijakan itu. Hasil survei akan segera diumumkan dan akan dijadikan sebagai acuan ke depan dalam memperbaiki penataan Tanah Abang tahap kedua.

"Analisa dan juga survei yang menyeluruh terhadap penataan tahap pertama akan kita umumkan minggu depan. Sekaligus juga tahap kedua," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, Selasa (27/2) usai acara coffee morning bersama DPRD DKI Jakarta di Balai Kota.

Saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang mencermati usulan penataan tahap kedua. Khususnya terkait rencana revitalisasi dan relokasi pedagang di Blok G. Sandi berharap akan segera ada kesepakatan terkait nilai lahan yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Sehingga kita bisa pencet tombol untuk memulai revitalisasi Blok G di kuartal kedua," ujarnya.

Terkait laporan ke polisi soal penutupan Jalan Jatibaru Raya, Sandi mengatakan proses hukum akan tetap ditaati dan dihormati. "Kita lihat semua dalam koridor hukum," ujarnya.

Terlepas dari itu, Sandi mengklaim kebijakan Pemprov DKI di Tanah Abang membangkitkan antusiasme perekonomian rakyat. Bahkan, kebijakannya itu dipuji.

"Kita harus menegakkan keadilan. Warga masyarakat memberikan apresiasi terhadap keberpihakan kita untuk memastikan lapangan kerja, UKM, usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro itu perlu kita lindungi," jelasnya.

Terpenting, warga tetap bisa mencari penghidupan di Tanah Abang. Karena kawasan itu merupakan pusat perekonomian rakyat yang cukup vital.

"Di mana mal-mal lain sepi. Tanah Abang terus jadi pemikat. Itu yang jadi suatu berkah dan buat kami harus ditata dengan baik," ucapnya.