Setelah kartu sehat, kini kartu pintar Jokowi dikeluhkan

Merdeka.com - Sama dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) juga disambut antusias masyarakat. Peminat kartu ini membeludak.

Tapi, sebagian orang tua murid yang anaknya masih bersekolah sedikit bingung dengan sistem kartu ini. Tidak jelas siapa yang menjadi prioritas atas kepemilikan kartu tersebut.

"Kirain kartu ini untuk yang pintar aja, untuk yang dapat beasiswa," jelas Asep warga Menteng Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Asep menilai sosialisasi soal kartu ini sangat kurang. Akhirnya warga tidak paham ternyata kartu itu bisa dipakai semua lapisan masyarakat Jakarta. Mulai dari yang kaya dan miskin.

"Tapi setelah lihat di internet, ternyata warga yang nggak mampu walaupun misalnya nggak terlalu pintar juga bisa pakai kartu ini," jelasnya.

Asep yang memiliki putra duduk di bangku SMA mengaku sudah mengurus kartu ini. Dia menjelaskan, putranya bisa mendapatkan kartu pintar setelah mendapat rekomendasi atau surat pengantar dari beberapa pihak terkait.

"Jadi harus ada rekomendasi dari sekolah bahwa benar siswa itu keluarga tidak mampu, kemudian ada surat keterangan tanda miskin (SKTM) dari RT dan RW," jelas Asep yang mengaku baru tahu pengurusan SKTM sudah bisa dilakukan.

"Iya ini baru tahu makanya sudah mulai ngurus," tambahnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Menteng, Erna mengatakan, SKTM memang jadi syarat yang harus dimiliki siswa untuk menikmati fasilitas KJP.

"Jadi setelah ada surat dari SKTM dari RT dan RW juga rekomendasi dari sekolah nanti dari Dikdas dan Dikmenti yang nyaring. Mana yang mampu mana yang nggak dan dilakukan survei juga," jelas Erna.

Sejauh ini, Erna belum melihat ada pihak-pihak yang berniat menyelewengkan syarat pengajuan SKTM.

"Kalau pengajuan SKTM untuk KJP sudah mulai dilakukan sejak sebulanan ini. Tentunya kita juga sangat teliti dan antisipasi jangan sampai dimanfaatkan. Agar jangan sampai yang kaya berlagak miskin dan akhirnya yang miskin malah nggak dapat," tegas Erna.