Setelah dihujani interupsi, APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya diketok

Merdeka.com - APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11) siang. Nilai APBD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 77 triliun lebih.

Sebelum Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengetok palu dan meminta persetujuan segenap anggota dewan, rapat paripurna dihujani interupsi. Interupsi disampaikan beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi seperti Fraksi Demokrat-PAN, PKB, Nasdem dan PDIP.

Beberapa interupsi menyorot persoalan dana hibah yang dialokasikan di APBD 2018 yang nilainya cukup besar. Salah satunya dana hibah untuk guru PAUD yang akan disalurkan melalui asosiasi HIMPAUDI.

Perwakilan dari Fraksi PDIP juga menyoroti soal pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan anggaran yang cukup besar mencapai Rp 28,99 miliar.

Anggota Fraksi PDIP, William Yani menyampaikan walaupun menyetujui anggaran TGUPP dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), pihaknya meminta agar penggunaan anggaran itu tak dihabiskan. Sampai rapat Banggar terakhir pihaknya tak dapat penjelasan kenapa Anggota TGUPP digaji sampai Rp 34 juta per orang. Pihaknya pun belum mengetahui kriteria tim TGUPP ini.

Dana hibah HIMPAUDI juga disorot William yang dirasa cukup mengganjal. "Kami mohon setelah rapat paripurna ini dijelaskan tugas HIMPAUDI itu apa sih? Apa saja yang sudah dilakukan?" tanyanya.

Hingga rapat paripurna diselenggarkan, William mengaku hanya 50 persen program dalam APBD yang bisa dipahami pihaknya. Salah satu program yang tak dimengerti ialah OK Trip dan rumah DP nol persen.

"Sampai saat ini saya tidak tahu tentang OK Trip bagaimana pelaksanaannya," ujarnya. Ia juga mempertanyakan sistem penggunaan OKE Trip tersebut.

"Untuk OK OCE itu katanya bekerja sama dengan Bank DKI untuk permodalan. Bagaimana teknisnya masyarakat meminjam dana yang bisa didapatkan di Bank DKI?" cecarnya.

Ia juga meminta penjelasan soal rumah DP nol persen. "DP nol persen itu untuk rumah tapak, rumah susun, atau rumah lapis atau rumah berderet? Apa perbedaan rumah lapis dengan rumah berderet? Saya mohon penjelasannya," ujarnya.

Program rumah DP nol baru hanya akan dibangun di kawasan Pondok Kelapa untuk 700 penduduk. "Selebihnya di mana akan dibangun? Itu pertanyaan masih mengganjal," kata William.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, menampung semua masukan dari interupsi para anggotanya. Dengan disetujuinya APBD 2018, pihaknya menyerahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menindaklanjuti.

APBD DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp 77.117.365.231.898 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp 66 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 71 triliun lebih, surplus Rp 5,1 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 5,1 triliun lebih.