Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membaca laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap penggunaan APBD DKI Jakarta 2014. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran tahun kemarin.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, ucapan politisi Gerindra tersebut keliru jika menilai dirinya tidak bekerja. Sebab pada dia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014.

"Penyerapan 59 persen. Kalau enggak kerja, Taufik salah sasaran. Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowi dong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok. Ah yang bener saja dia," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/4).

Menurutnya, kebijakan yang diambil selama dirinya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) adalah atas perintah Jokowi. Bahkan pencoretan pokok-pokok pikiran yang dilakukannya juga berdasarkan perintah dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Terus kenapa kami coret (Pokir), karena Pak Jokowi perintah, kami ngomong jujur saja nih. Kami copot semua SKPD yang terindikasi terima Pokir DPRD. Makanya kami potong, makanya dalam sejarah DKI yang paling banyak terjadi penyerapan anggaran paling rendah itu 2014," terangnya.

Mantan politisi Golkar dan Gerindra mengungkapkan, dari tahun 2012 ada Rp 40 triliun anggaran Pokir anggota dewan. Untuk itu, dia menegaskan, pernyataan M Taufik terhadapnya keliru.

"Jadi bukan berarti Pak Jokowi kagak kerja, kami kagak mau dianggap kerja tapi dicolongin oknum-oknum," jelasnya.

Ahok menerangkan, pendapatan paling besar pada APBD DKI Jakarta 2014 didapat dari Pajak Kendaraan, BBNPKB, PBB, BPHTB, PKB dan biaya balik nama.

Sebelumnya, Taufik mengatakan, APBD DKI Jakarta sebelum Jokowi-Ahok (sapaan akrab Basuki) datang memimpin Pemprov DKI Jakarta hanya Rp 52,8 triliun pada tahun 2012. Tapi entah mengapa ada kenaikan pada tahun 2013 yang cukup signifikan.

"APBD Rp 52,8 triliun, tiba-tiba datanglah dua orang ini gaya-gaya dia naikin Rp 20 triliun. Sejumlah itu dia naikin. Sejumlah itu yang nggak bisa di-collect," ujar Taufik sebelumnya..

Menurutnya, perencanaan untuk meningkatkan APBD ini tidak maksimal. Sebab Jokowi-Ahok belum melakukan pekerjaan yang baik, namun sudah menargetkan pencapaian yang tinggi.

"Kalau dia punya rencana naikin, harusnya loe kerja untuk naikin itu. Jadi hitungan 2013 yang bergerak untuk 2014, artinya nggak realistis. 2013 itu pendapatannya kira-kira Rp 30 triliun lebih," katanya.