Sempat ancam keluar, 16 RS kembali dukung KJS dengan catatan

Merdeka.com - Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Layanan kesehatan pengguna KJS dalam beberapa hari ini sempat terganggu karena kabar mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS. Giliran pertama, Rumah Sakit MH Thamrin menegaskan jika pihaknya tidak mundur dari program KJS.

"Prinsip tidak menolak tapi tetap dukung program KJS. Tapi berlakunya INA CBG's awal April, kami kirim surat ke Kadis kami nggak sanggup. Dari hasil simulasi yang kami lakukan, yang dicover 30% dari biaya yang kami keluarkan," jelas juru bicara RS MH Thamrin Abdul Barry.

Senada dengan RS MH Thamrin, pihak RS Admira juga membantah jika dirinya mundur untuk tidak mendukung program KJS.

"Sama dengan rumah sakit lainnya, kami dukung KJS," tegas Direktur Utama Rumah Sakit Admira, Chairulsjah.

Selanjutnya klarifikasi dipaparkan oleh RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, dan RS Restu Mulya.

Dari 16 rumah sakit swasta tersebut, dapat disimpulkan mereka menyatakan tidak mundur dari program KJS.

"Kami tak menolak peserta KJS, di daerah utara lebih banyak pasien menengah ke bawah, makanya mungkin kami menjelaskan bahwa pemberitaan itu miskomunikasi," kata dokter Ira Mulyadi mewakili RS Mulya Sari.

"Kami apresiasi kepada dewan untuk menyelesaikan masalah ini, kondisi RS Paru Firdaus untuk penyakit paru. Saya ingin sedikit memberikan gambaran profesionalisme dokter akan tetap dibangun, tak sebatas jual beli tapi ada moral etiknya. Kami hanya minta ditinjau ulang INA CBG's," kata dokter Bahthiar dari RS Paru Firdaus.

Walaupun mereka tetap mendukung program KJS, namun ada sejumlah catatan penting agar program KJS makin membaik. Yakni perbaikan sistem INA CBG's.

Sedangkan sistem INA-CBG's merupakan sistem penanganan pasien yang mana biayanya dalam bentuk paket. Sistem ini menjadi kewenangan tim yang dibentuk Kemenkes National Casemix Center(NCC) yang beranggotakan berbagai RS dari seluruh Indonesia yang bertugas menentukan berapa biaya yang dimasukkan dalam paket di INA-CBG''s.

"Pola tarif INA-CBG's akan diperbaiki dari waktu ke waktu," janji Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati di Komisi E DPRD, Jakarta, Kamis (23/5). (mdk/war)