Selain direksi, Ahok juga ancam putus kontrak operator Transjakarta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mengevaluasi Direksi PT Transjakarta menyusul kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta pada pekan kemarin.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi melibatkan Bus Transjakarta yang bernomor polisi B 7031 IS dengan sepeda motor Supra X 125 B 6897 UPH di Jalan Jembatan Batu samping Stasius Beos arah Mangga dua, pada Minggu (29/11). Kasus kecelakaan ini merupakan insiden kedua yang melibatkan Bus Transjakarta pada pekan kemarin setelah sehari sebelumnya, Bus TransJakarta ditabrak kereta di Jakarta Barat, diduga akibat sopirnya yang lalai.

"Kita akan evaluasi Direksi Transjakarta," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Ahok mengaku sudah berkali-kali mengingatkan kepada Direksi Transjakarta lebih selektif memilih operator untuk pengadaan bus Transjakarta. Ahok mengingatkan apabila operator pengadaan bus itu nakal sebaiknya Direksi PT Transjakarta membeli bus sendiri.

"Makanya saya katakan kalau operator nakal, sekarang logika begini, saya udah bilang sama direksi, operator punya bus, ngutang bank enggak? Ngutang bank, leasing. Dia kenapa diyakinin dikasih kredit dari bank? Karena ada jaminan bayar dari kami," ucapnya.

"Apakah ada jaminan penumpang? Enggak, jaminan karena ada sistem pembayaran rupiah per kilometer. Kalau begitu, servis di ATPM. Kenapa TransJakarta enggak beli bus sendiri? Dia aja ngutang mampu, masa kita enggak bisa? Kita punya bank juga, duitnya ada. Jadi ngapain operator yang nakal-nakal? Sekarang kamu berani enggak, hukum operator dicabut kontraknya? Enggak berani, karena kamu enggak punya bus. Enggak cukup bus kamu," paparnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sudah memerintahkan Direksi Transjakarta untuk membeli bus sendiri. Ahok mengaku sangat mendukung pembelian bus itu dilakukan sendiri oleh PT Transjakarta.

"Jadi sanksi yang tepat itu harusnya dicabut kontak operator ini. Cuma kan dihitung, kalau kamu cabut, terbengkalai enggak pengangkutan? Terbengkalai," katanya.

Dirinya pun menegaskan Direksi TransJakarta harus segera membeli bus yang sesuai dan cukup untuk beroperasi. "Kalau operator banyak silakan saja, kita mau bikin 24 jam. Anda mau Rp 3,5 triliun subsidi juga enggak apa-apa. Asal orang Jakarta, Tangerang, Depok, sekitarnya naik busnya murah," tandasnya.

Seperti diketahui, pada 1 Januari 2015 pengelolaan TransJakarta dialihkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat masih di bawah BLUD, dipimpin oleh para pejabat dari Dinas Perhubungan dan Transportasi.