Sekwan DPRD Sebut Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dihadiri Anggota SKPD DKI
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020. Pembahasan dilakukan di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang, mengaku tidak mengetahui pasti jumlah peserta rapat. Tetapi, katanya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI mengikuti rapat tersebut.
"Semua anggota SKPD, 104 anggota dewan, pokoknya itulah," kata Hadameon saat dihubungi, Rabu (21/10).
Dia menjelaskan rapat yang berlangsung di Puncak Bogor, Jawa Barat tersebut dilakukan untuk semua komisi DPRD DKI. "Kemarin rapat Banggar sekarang komisi," ucapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyatakan rapat di luar kota Jakarta tersebut merupakan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Kata dia, Hotel Grand Cempaka Puncak Bogor dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo atau BUMN DKI.
"Di Bogor ini juga fasilitas pemda, digunakan karena di Jaya Raya ini ventilasinya baik sehingga bisa meminimalisir penularan Covid-19," kata dia saat dihubungi.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta di puncak Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10/2020) pukul 09.00 WIB. Rencananya rapat tersebut hanya berlangsung dalam satu hari.
Komisi B DRPD DKI Jakarta menangani dalam bidang perekonomian. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta Hadameon Aritonang membenarkan adanya kegiatan rapat tersebut.
Kata dia, hal tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. "Di Grand Cempaka (Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran Covid-19," kata Hadameon saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Dia menjelaskan saat pelaksanaan rapat, jendela dalam ruangan tersebut akan dibuka. Hal tersebut guna adanya sirkulasi udara di lokasi tersebut.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSederet tugas dan wewenang Komeng jika terpilih menjadi anggota DPD dari Jawa Barat.
Baca Selengkapnya