Sekolah tak pernah ajukan, darimana Disdik bisa anggarkan UPS Rp 6 M

Merdeka.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menganggarkan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) sebesar Rp 6 miliar kepada setiap sekolah. Ternyata tak semua sekolah mengajukan dan menerima barang yang diduga merupakan dana siluman yang diajukan DPRD DKI Jakarta.

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 41, Jakarta Nur Rahman mengaku tak pernah mengajukan UPS yang ramai diberitakan. Tak hanya itu, sekolah ini pun tidak menerima benda tersebut meski masuk ke dalam anggaran pengadaan alat yang dibuat Disdik DKI.

"Enggak ada (barangnya). Enggak pernah ajuin," aku Nur saat dikonfirmasi merdeka.com via telepon, Jakarta, Jumat (27/2).

Meski demikian, Nur mengungkapkan pernah mengajukan beberapa benda untuk kepentingan belajar dan mengajar. Hanya saja, anggaran yang diminta pun hanya Rp 100 juta, tidak lebih.

"Kita memang mengusulkan pengadaan, tapi di bawah Rp 100 juta," ungkapnya.

Lain lagi dengan SMP Negeri 37 Jakarta, sekolah yang terletak di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan mengaku memang mengajukan UPS kepada Disdik DKI Jakarta. Namun, mereka tidak pernah mengajukan besaran anggaran maupun bentuk UPS yang dibutuhkan.

"Untuk anggaran 2014 kami memang mengajukan. Barangnya terdiri dari satu paket dan kami hanya menerima saja," ujar Staf Tata Usaha SMP Negeri 37, Raco kepada merdeka.com.

Untuk diketahui, dalam data yang dibeberkan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, SMP Negeri 37 menerima anggaran pengadaan alat dual program bahasa Inggris dan Mandarin senilai Rp 1,37 miliar, pengadaan UPS Rp 6 miliar. Jumlah yang sama juga dianggarkan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk pengadaan UPS Rp 6 miliar.

Sedangkan SMP Negeri 41 Jakarta juga menerima anggaran pengadaan UPS senilai Rp 6 miliar. Tak hanya itu, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan juga menggelar pengadaan UPS bagi sekolah ini dengan angka yang sama.