Sekda Klaim Revitalisasi Buat Tambah Ruang Terbuka Hijau di Area Monas

Merdeka.com - Revitalisasi Monas terpaksa diberhentikan sementara waktu karena tidak mengantongi izin Komisi Pengarah yang memberi arahan terhadap segala pengembangan Kawasan Medan Merdeka. Rencananya, di sisi selatan Monas ini akan dibangun plaza untuk dijadikan lokasi upacara.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengklaim revitalisasi kawasan Monas diyakini bisa menambah kapasitas ruang terbuka hijau (RTH) di Monas. Bahkan lebih besar dari yang diatur.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka, dijelaskan RTH di area itu baru 53 persen di Monas. Selain itu, pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka, dikatakan RTH mencapai 56 persen.

"Hasil sayembara (revitalisasi Monas), ruang terbukanya itu menjadi 64 persen, jadi naik itu. Semoga yang saya sebut angkanya bener karena kami kemarin baru abis ngitung," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Dia sangat meyakini revitalisasi kawasan Monas sisi selatan tidak melanggar Keppres Nomor 25 Tahun 1995. Ketentuan yang ada diikuti.

"Masih sesuai dengan mata angin. Ada pintu utara selatan timur barat kemudian tenggara barat laut barat daya barat laut mesti ada semua pintunya," jelasnya.

Sebelumnya, proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, disetop sementara setelah dilakukan rapat bersama DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Penundaan itu kata dia, sampai menunggu surat persetujuan revitalisasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Kendati begitu, Saefullah mengaku masih menunggu keputusan penghentian sementara dari rapat bersama DPRD DKI.

"Nunggu kebijakan dari Pak Ketua Dewan kalau memang harus dihentikan dengan segala konsekuensinya. Bukan saya juga yang berhentikan karena yang berkontrak Dinas Cipta Karya sebagai penanggung jawab anggaran," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengharapkan revitalisasi Monas diberhentikan sementara mulai, Rabu (29/1).

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com