Sekda DKI sindir DPRD lebih banyak 'kongkow' daripada bahas raperda

Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah berharap DPRD DKI Jakarta segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih mangkrak pembahasannya. Karena ini dapat menghambat rencana pembangunan ibu kota.

"Kalau enggak dibahas pekerjaan makin numpuk. Pembangunan kan harus berjalan. Masa nunggu apa gitu Saya juga enggak ngerti. Tiap hari hadir tapi hanya kongkow, bahas dong," katanya di Jakarta, Selasa (8/8).

Dia mengungkapkan, pihaknya terus mendorong legislatif agar segera dibahas diselesaikan beberapa aturan daerah yang telah direncanakan. Salah satunya adalah Raperda reklamasi, revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

"Kan ada 32 loh raperda yang sudah kita dorong. Apa aja pilih dong kita bahas. Kita dampingi bahasnya. Apa saja yang penting dibahas mau yang reklamasi retribusi parkir bahas aja. Karena uu itu, eksekutif itu gak bisa sendiri harus seiring. Mudah-mudahan perda cepet. Hak keuangan cepet tingkat kesehatan meningkat, rajin kerjanya," ungkapnya.

Saefullah mengakui, Raperda Reklamasi memang masih menjadi perdebatan yang alot. Terutama terkait besaran kontribusi di mana eksekutif kekeh di angka 15 persen. Untuk itu, dia berharap perdebatan ini agar cepat selesai jika perlu undang konsultan.

"Draf kita 15 persen mereka bilang keberatan lah kurang banyak lah. Silahkan tambahin yang penting putus bersama. Kita gak bisa ngotot. Draf kita 15 persen kontribusi tambahan. Dibahas. Putus bersama. Mau pake konsultan kita bahas bersama atau mau manggil siapa sebagai narsum panggil agar gak terjebak," tutupnya.