Merdeka.com - Revitalisasi Monas masih menjadi sorotan publik. Bahkan ada yang menyebutkan revitalisasi Monas merupakan kejahatan lingkungan. Sebab, DKI diketahui menebang 85 pohon di sisi selatan Monas sebagai bagian revitalisasi.

Pemprov DKI Jakarta, sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas dituntut untuk memberikan penjelasan. Sayangnya, penjelasan hanya keluar dari mulut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih bungkam.

Sekda Saefullah harus 'pontang panting' memberikan penjelasan revitalisasi Monas. Berikut ulasannya:

Alasan Revitalisasi Supaya Monas Kelihatan, Seperti Menara Eiffel

Sekda DKI Jakarta, Saefullah menyebut revitalisasi kawasan Monas sisi selatan untuk menarik data tarik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain itu, dia menyatakan dengan revitalisasi masyarakat dapat melihat Tugu Monas lebih jelas.

"Baik yang datang dari Jakarta sendiri, luar Jakarta, mungkin juga turis mancanegara yang datang supaya berkelas Monas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, mana sih Monas? Itu kayak Menara Eiffel gitu," katanya di Balai DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Buat Tambah Ruang Terbuka Hijau di Area Monas

Saefullah juga mengklaim revitalisasi kawasan Monas diyakini bisa menambah kapasitas ruang terbuka hijau (RTH) di Monas. Bahkan lebih besar dari yang diatur.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka, dijelaskan RTH di area itu baru 53 persen di Monas. Selain itu, pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka, dikatakan RTH mencapai 56 persen.

"Hasil sayembara (revitalisasi Monas), ruang terbukanya itu menjadi 64 persen, jadi naik itu. Semoga yang saya sebut angkanya benar karena kami kemarin baru habis ngitung," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Dia sangat meyakini revitalisasi kawasan Monas sisi selatan tidak melanggar Keppres Nomor 25 Tahun 1995 dan ketentuan yang ada diikuti.

"Masih sesuai dengan mata angin. Ada pintu utara selatan timur barat kemudian tenggara barat laut barat daya barat laut mesti ada semua pintunya," jelasnya.

Sekda DKI Sebut Keppres Bikin Bingung

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan hingga kini tidak ada surat izin revitalisasi dari Pemprov DKI pada Dewan Pengarah. Seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka.

Sekda DKI Saefullah menilai ada pemahaman terkait Keppres 25/1995. Perbedaan itu terkait Pasal 5 dalam Keppres yang menyebutkan pembangunan kawasan Monas berdasarkan persetujuan bukan melalui izin.

Pasal itu menyebutkan bahwa 'memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.' Menurut Saefullah, Keppres itu membuat bingung sebab belum ada aturan turunannya.

"Ini harus ada perangkatnya sebetulnya ada breakdown dari Keppres. Ini belum ada sehingga membingungkan semuanya," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Namun Pemprov DKI tetap mengikuti aturan jika revitalisasi Monas harus mendapatkan persetujuan dari (Mensesneg). Selain itu, Saefullah juga mengatakan, UPT Monas telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai salah satu juri dalam sayembara desain revitalisasi.

"Dan sudah dibalas surat dari UPT Monas dengan mengirimkan salah satu karyawan untuk menjadi juri sayembara," ujar dia.

Akui Lalai Urus Administrasi Revitalisasi Monas

Melalui Saefullah pula Pemprov DKI mengakui jika pihaknya telah lalai dalam mengurus administrasi proyek revitalisasi kawasan Monas sisi selatan. Administrasi tersebut ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, dan itu (biasanya) tidak pernah dilakukan. Jadi biasa-biasanya berjalan saja, tapi demi tertib administrasi kami berkirim surat," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Karena hal itu, dia mengharapkan surat yang telah diajukan dapat segera direspons. Sehingga rapat bersama Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka (Kemensetneg) dapat segera digelar untuk membahas revitalisasi Monas.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada rapat di Komisi Pengarah," ucapnya.

Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara

Sekda Saefullah juga yang mengumumkan proyek revitalisasi Monas dihentikan untuk sementara waktu. Dia menyebut lah tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Anies Memilih Diam

Jika selama ini Sekda DKI Saefullah yang terus tampil di publik untuk menjelaskan proyek revitalisasi Monas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih diam saat ditanya soal revitalisasi Monas.

"Enggak, enggak," jawab Anies dengan singkat sambil mengangkat telapak tangan kepada awak media, usai meresmikan dua flyover hasil dana hibah DKI di Kota Bekasi, Jumat (31/1).