Sekda DKI minta SKPD maksimal serap anggaran 2016
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Mengingat sisa waktu pada tahun ini hanya tinggal beberapa pekan saja, seluruh SKPD diharapkan bisa segera menyelesaikan penyerapan anggaran tahun ini.
"Masih ada sisa waktu, saya minta dimaksimalkan untuk penyerapan anggaran, maksimal kan semua kegiatan yang ada," kata Saefullah saat rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12).
Saefullah menargetkan penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 90 persen. Pihaknya mencatat hingga tanggal 2 Desember 2016, penyerapan anggaran sudah mencapai 58,73 persen dari total APBD Rp 62,9 triliun.
"Kalau bisa capai target bisa sampai 90 persen penyerapan anggarannya. Jadi SKPD harus dikejar penyerapan 2016-nya yang memang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," tandasnya.
Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan hingga 2 Desember mencapai Rp 54,6 triliun atau 86,8 persen. Hingga saat ini kas daerah yang masih tersimpan yakni sebesar Rp 17,6 triliun.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyerahan uang itu dilakukan atas izin Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono
Baca SelengkapnyaBerdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca Selengkapnya