Sekda DKI malu Ombudsman ungkap pungli izin hotel dan restoran

Merdeka.com - Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, mengungkap adanya praktik pungutan liar dalam pelayanan perizinan buat Usaha Kecil Menengah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Provinsi DKI Jakarta. Atas paparan itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, M Saefullah mengaku malu.

"Informasi ini sangat berharga, sangat berarti buat layanan di Pemprov DKI Jakarta. Ada rasa juga, saat kita lihat filmnya, rasanya itu rasa malu. Mudah-mudahan rasa malu ini menular ke teman-teman saya di Pemprov DKI Jakarta," kata Saefullah dalam paparan hasil investigasi, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/9).

Saefullah berjanji akan membenahi pelayanan pengurusan izin itu. Tetapi, dia mengaku heran praktik itu terjadi lantaran mengklaim para petugas itu bisa bekerja lantaran hasil seleksi. "Mereka semua hasil seleksi. Kita sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam seleksi untuk meningkatkan integritas. Tapi ya hasilnya seperti ini," ujar Saefullah.

Saefullah berjanji bakal menghapus persyaratan membayar dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam pengurusan izin itu. Meski dia menyatakan ada manfaatnya, tapi tidak memungkiri hal itu menjadi celah praktik pungli.

"Kita pertimbangkan untuk tidak dimasukkan ke dalam proses perizinan," lanjut Saefullah.