Sebut anggota DPRD galang interpelasi, Asraf Ali kini membantah
Merdeka.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Asraf Ali menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang bermasalah. Dia bahkan mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa.
"Semntara pengumpulan tanda tangan. Tapi saya gak tau sumbernya. Saya sendiri tidak tanda tangan," ujar Asraf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5).
Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia.
Selanjutnya, Asraf justru menjelaskan, jika DPRD tetap kukuh menggunakan hak itu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Pasalnya, persoalan KJS sudah selesai di tingkat komisi.
"Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," pungkas Asraf.
Sebelumnya, kepada merdeka.com Asraf menyebut, jika ketidakjelasan KJS terus dipelihara Jokowi, dia yakin hak interpelasi ini bisa berujung pada pemakzulan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5).
Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaRaffi Ahmad mendoakan Komeng menang menjadi calon DPD dari Jawa Barat yang melaju ke Senayan.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDwi memastikan, DJP akan terus menjaga integritas dan kode etik yang berlaku.
Baca SelengkapnyaWarga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKoorsahli Panglima TNI, Mayjen TNI Dadang Arief sedih harus meninggalkan Kodam III/Siliwangi, namun lebih sedih ketika melihat Persib kalah terus.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya