Sandiaga sebut belum ada kata sepakat terkait UMP 2018

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga menetapkan UMP 2018 kendati seharusnya ditetapkan pada hari ini (1/11). Wakil Gubernur DKI Jakarta beralasan belum ada kata sepakat.

Sebelumnya Sandi menerima survei kebutuhan hidup layak (KHL) dari pihak serikat pekerja. Hasil survei menginginkan UMP 2018 sebesar Rp 3.900.000, sementara berdasarkan PP 78 yang menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mematok di angka Rp 3.650.000.

"KHL dari serikat pekerja Rp 3,6 juta, tapi sama serikat pekerja ditambah lagi 8,7 persen kenaikan berdasarkan PP 78 padahal mereka menolak PP 78. Jadi dari Rp 3,6 juta itu ditambah 8,7 persen jadi Rp 3,9 juta. Posisi dunia usaha sesuai PP 78 adalah Rp 3,65 juta. Jadi sebetulnya harus ada terobosan inovasi solusi masalah transportnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok," jelas Sandi di Balai Kota, Rabu (1/11).

Solusi dari pihak pemprov pun diakui Sandi belum ada angka pasti tersebut. Dia belum bisa memastikan angka itu keluar pada hari ini.

Pengusaha muda itu menginginkan adanya jalan tengah antara bentrokan permintaan daripada pekerja dan pengusaha. Dia tidak ingin akibat tingginya UMP akan terjadi PHK besar-besaran dan berdampak pada dunia usaha.

"Kami ingin hadir memberikan kepastian kepada dunia usaha. UMP ini salah satu, Insya Allah sebagai kebijakan kepada dunia usaha dan kesejahteraan para buruh dan kita harapkan perusahaan ya bisa berkembang," tandasnya. (mdk/ded)