Sampai 28 Oktober, bea balik nama kendaraan di Jakarta gratis

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Disepakati untuk membuat dispensasi kepada masyarakat di wilayah DKI untuk membayar pajak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Jakarta, Kamis (11/10).

Dikatakan Rikwanto, program pemutihan itu juga diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-66 Bhayangkara. Diharapkan dengan adanya program pemutihan itu masyarakat yang pajak kendaraannya telah habis dapat memenuhi kewajibannya tanpa dikenai denda.

"Bagi masyarakat yang punya kendaraan telat pajaknya dipersilakan untuk bayar pajak saat ini. Juga untuk balik nama akan diberlakukan standar khusus," tandas Rikwanto.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Unit Dispenda Samsat Jakarta Selatan, Dody membenarkan hal tersebut. "Iya, sampai tanggal 28 Oktober 2012," imbuh Dody.

Dikatakan Dody, penghapusan denda PKB itu sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, tentang pemberian pengurangan PKB dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta penghapusan sanksi administrasi.

Juga dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012 tentang perubahan atas Pergub No 77 Tahun 2012. Menurut Dody, sosialisasi dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, khususnya dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sosialisasi tersebut tidak hanya untuk penghapusan denda keterlambatan pembayaran PKB. Wajib pajak juga diberikan potongan pokok sebesar 25 persen setiap tahunnya. Misalnya, jelas Dody, pokok PKB senilai Rp 100 ribu, hanya dibayar Rp 75 ribu.

Dalam sosialisasi Pergub itu, wajib pajak yang hendak mengganti nama kepemilikan kendaraannya juga dibebaskan Bea Balik Nama (BBN). Itu bisa dikurangi sebesar 100 persen dari pokok BBN-KB. "Atau bahkan bisa dihapus," pungkas Dody.

• Pegawai kurang, penerimaan pajak belum optimal
• Dirjen Pajak ancam usir warga negara tak mau bayar pajak
• Tersangkut korupsi, pegawai Pajak dicopot
• Giliran Prancis 'peras' orang kaya

Ini pengakuan rumah sakit yang mundur dari KJS

Ahok akan cabut rumah dinas camat & lurah untuk dijadikan taman

Ahok akan evaluasi Satpol PP soal bentrokan di Pulogadung

Tes urine negatif, WN Nepal penabrak di Kemang tetap ditahan

5 Caci maki Ruhut untuk Jokowi

7 Amarah Ahok terhadap Komnas HAM

5 Kritik pedas politikus Demokrat, Husein Alaydrus ke Jokowi

Empat program Jokowi yang tak mulus

Usai bertemu, Jokowi & Komnas HAM kompak gusur warga Waduk Pluit

Ahok: Coba aja kalau Komnas HAM mau seret saya!

Ini pengakuan rumah sakit yang mundur dari KJS 1
Ahok: Soal sengketa Blok A Tanah Abang, hukum ya hukum 2
Dikejar warga, maling di Pasar Minggu acungkan golok 3
Jokowi pamer KJS tahap dua punya chip dan master laser 4
Jokowi: Musuh saja harus diobati apalagi rakyat sendiri 5
Alasan geng motor ini rampok motor: Beli baju dan foya-foya 6
Dinkes DKI: Premi KJS sudah tinggi 7
Jokowi bersikeras dan ogah naikkan premi untuk KJS 8
14 Rumah sakit swasta batal mundur, kembali layani KJS 9
Sering bersikap keras, Ahok minta maaf kepada kepala dinas 10
5 Caci maki Ruhut untuk Jokowi 1
Disebut arogan soal e-KTP, Ahok siapkan 4 amunisi 2
Komunitas Facebook akan paksa Jokowi jadi Presiden 2014 3
DPRD DKI dukung Komnas HAM panggil paksa Jokowi 4
Alaydrus minta KPK periksa Jokowi soal KJS 5
DPRD DKI: Jokowi kebobolan soal KJS, anggaran jebol 6
Ruhut nilai Jakarta makin amburadul di tangan Jokowi 7
Ahok: Saya mau jadi presiden, bukan gubernur 8
Jubir Mendagri: Kritik e-KTP, Ahok tak tahu aturan dan arogan! 9
Ahok: Dikasih tempat tinggal layak kok protes telanjang dada 10