Saling serang Jakarta-Depok soal waduk

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama terus melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan permasalahan banjir yang melanda Jakarta tiap musim hujan tiba. Salah satunya bekerjasama dengan daerah tetangga yang menjadi hulu Sungai Ciliwung.

Untuk Bogor misalnya, Pemprov DKI Jakarta mengucurkan miliaran rupiah yang uangnya salah satunya digunakan untuk pembongkaran vila-vila ilegal di kawasan Puncak yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

Sementara untuk Depok, Pemprov DKI juga memberikan dana hibah hingga Rp 5 miliar per tahun. Pada 2012, Pemkot Depok menggunakan dana hibah untuk merawat situ atau danau yang menjadi penampung air.

Nah, permasalahan timbul ketika upaya Jokowi ingin membangun waduk terganjal penolakan dari Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Jokowi berniat membuat waduk yang lebih besar untuk menampung limpahan air Sungai Ciliwung agar tidak segera masuk ibu kota.

"Masih dalam proses, lahan yang mau dibeli dan di mana juga belum mengerti, di sebelah sungai mana juga belum mengerti," kata Jokowi.

Namun niat Jokowi itu sepertinya kurang mendapat respons positif dari Nur Mahmudi. Mengaku belum menerima tawaran resmi dari Pemprov DKI untuk pembelian lahan waduk, mantan Presiden PKS itu mengingatkan pembelian lahan di Depok tidak boleh serta merta diubah peruntukannya.

"Selaku pemerintahan tidak pernah melarang siapapun untuk membeli lahan di wilayah Depok. Jika yang dibeli kawasan pertanian, maka sampai kapanpun lahan itu harus tetap menjadi pertanian. Kalau dia membeli kawasan aliran sungai sampai kapanpun dia tidak memanfaatkan lahan itu jadi bangunan. Namun jika yang dibeli kawasan perekonomian atau komersil sampai kapanpun lahan itu bisa dipakai," paparnya di Balai Kota Depok, Rabu (27/11).

Anak buah Nur Mahmudi, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Wijayanto malah lebih tegas menolak. "Ahok suruh urus Jakarta saja, jangan urus daerah lain. Artinya, enggak usah urusin orang lain, urusin diri sendiri saja," ujarnya di Balai Kota Depok.

Jokowi sebenarnya sudah menanggapi kabar penolakan itu. Secara diplomatis dia mengimbau daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerjasama. "Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya. Tetapi jangan kerjasama yang parsial dan harus segera dilakukan. Jangan kerja yang kecil-kecil," ujar Jokowi usai menghadiri Diskusi Publik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (26/11).

Sementara Ahok, lebih keras lagi menanggapi kabar penolakan itu. Pemkot Depok menurut dia harus bertanggung jawab karena penanganan IMB di kawasan tersebut tidak tertata. Akibatnya pengelolaan air tak berjalan yang dampak negatifnya turut dirasakan warga Jakarta.

"Masalahnya, air lu tuh buangnya ke Jakarta, bos. Kami hanya menawarkan, kalau ada tanah seperti itu jangan dibikin real estate, kita bikin tanah saja," kata Ahok.