Ratusan Pengaduan Tetap Masuk ke Jakarta Smart City

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjaring setiap keluhan warga, baik melalui media sosial maupun aplikasi pengaduan seperti Qlue. Sekalipun DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan, ternyata keluhan warga ibu kota yang dihimpun Jakarta Smart City (JSC) tak pernah berkurang.

Pengembangan terus dilakukan oleh JSC, awalnya mereka hanya melayani 8 kanal untuk pos pengaduan warga. Namun untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, pengaduan akhirnya ditampung melalui 12 kanal.

Adapun 12 kanal tersebut, akun twitter @DKIJakarta, akun Facebook Pemprov DKI Jakarta, Qlue, email dki@jakarta.go.id, Balai Warga di Jakarta.go.id, kantor kelurahan, kantor kecamatan, pendopo Balai Kota DKI, kantor inspektorat, sms melalui nomor 08111272206, lapor melalui 1708 dan pengaduan melalui ke akun media sosial Gubernur DKI Jakarta.

Kasatpel Operasional JSC, Ardhika mengatakan, dalam sehari pihaknya bisa menerima ratusan laporan. Sehingga dalam sebulan ada lebih dari seribu laporan yang harus mereka tindaklanjuti. Itu semua dikerjakan semenjak JSC dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Bisa sampai 10 ribu laporan perbulan. Paling banyak masuk soal sampah, parkir liar, pkl sama kondisi jalan," katanya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Laporan yang masuk, dia menjelaskan, nantinya akan langsung dimasukan dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM). Nantinya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan dapat mengetahui aduan yang masuk. Sehingga penanganan dapat dieksekusi.

"Karena CRM ini menjadi KPI (key Perfomance Indicator) dari Pemprov DKI, sehingga seluruh laporan ke 12 kanal itu wajib ditindaklanjuti, karena sudah ada aturannya," terangnya.

Mengenai adanya pos pengaduan di DPRD DKI, Ardhika mengaku, laporan yang masuk ke pihaknya tak pernah surut. Sehingga jika nantinya ada rencana sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan masalah warga Jakarta, semua tergantung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sampi saat ini belum ada (sinergi dengan DPRD soal pengaduan). Karena itu tergantung pimpinan kalau pimpinan menghendaki itu ya kita integrasikan," ujarnya.

Wacana untuk melakukan integrasi dengan JSC sempat disampaikan oleh PSI. Menurut mereka, partai yang membuka posko pengaduan di DPRD DKI Jakarta juga bisa mendapatkan ruang di JSC. Sehingga permasalahan warga dapat terselesaikan dengan cepat.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, dengan menggunakan teknologi yang ada di JSC maka pengaduan yang masuk dapat terpantau dan akuntabel.

"Sebenarnya kompetisinya bukan mana yang lebih banyak ngadu ke mana, tapi mana masalah yang bisa diselesaikan. Integrasi sistem sih yang kita harapkan. Jadi jangan sampai tidak termonitor. Karena sistem ini tujuannya keterbukaan. Semangatnya di situ juga. Jadi termonitor, ini sudah diproses, selesainya kapan," katanya.