Ratna Sarumpaet: Panwaslu lemah hadapi kasus SARA

Merdeka.com - Ratna Sarumpaet Crisis Cente (RSCC), hari ini mendatangi Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta. Ratna Sarumpaet selaku pendiri RSCC menuding Panwaslu tidak mampu menegakkan peraturan perundang-undangan Pilkada, karena masih belum efektifnya penyelesaian kasus isu SARA yang saat ini makin terus berkembang.

"Panwaslu seakan akan hanya menjadi 'penonton' dalam penanganan kasus yang riskan untuk perpecahan umat beragama tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya Panwaslu bisa menjadi suatu lembaga yang tegas untuk mengatasi permasalahan SARA dan pelanggaran kampanye lainnya," ujar Ratna, saat ditemui di Kantor Panwaslu DKI Jakarta, Rabu (8/8).

Menurutnya, salah satu penyebab banyak Pilkada bermasalah adalah lemahnya kemampuan Panwaslu dalam menerjemahkan aturan-aturan Pilkada terutama dalam menerapkannya.

"Kayak diskualifikasi misalnya, nyaris tidak punya makna dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Kita menganggap, dengan membiarkan isu SARA terus berkembang adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan umat beragama di Indonesia," ucapnya.

Dia menjelaskan, Jakarta sebagai ibukota negara, selalu menjadi barometer bagi daerah lainnya di Indonesia. Karenanya pihaknya melihat, jika isu SARA terus dibiarkan, Panwaslu sebagai lembaga yang punya otoritas mencegahnya telah gagal dan membiarkan bangsa ini menuju kerontokan demokrasi.

"Makanya kami meminta Panwaslu melakukan langkah tegas dan segera agar kedua pihak cagub ikut bertanggung jawab menghentikan kampanye SARA. Panwaslu harus mampu memberi dukungan moral berbangsa pada masyarakat bahwa memilih pemimpin di wilayah Indonesia suka atau tidak, dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan amanah," ujarnya.

Presiden juga lemah atasi isu SARA

Ratna Sarumpaet juga menilai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tanggap dalam mengatasi isu SARA yang banyak berkembang di Jakarta terkait putaran kedua Pilgub DKI. Dia mengatakan, SBY seharusnya bisa mengambil tindakan tegas mengatasi isu yang rentan membuat perpecahan umat beragama, tidak hanya di Jakarta namun juga seluruh Indonesia.

"Presiden SBY dan polisi sebagai lembaga penjaga demokrasi malah bungkam. Padahal, SBY mestinya bisa menegur Fauzi Bowo dalam kapasitasnya sebagai gubernur DKI, bukan sebagai salah satu calon gubernur," ujar Ratna, saat ditemui di kantor Panwaslu DKI Jakarta, Rabu (8/8).

Selain itu, dirinya juga menuding Panwaslu saat ini telah menodai kepercayaan masyarakat. Pasalnya, Ramdansyah, selaku Ketua Panwaslu DKI Jakarta, telah mengeluarkan pendapat pribadi terkait isu SARA yang diduga telah dilakukan oleh pedangdut kondang, Rhoma Irama.

"Pimpinan Panwaslu yang digaji rakyat justru membela jurkam salah satu cagub yang memakai isu SARA dalam ceramahnya sebagai "tidak SARA," jelasnya.

Menurutnya, Panwaslu seharusnya jangan mengeluarkan statement pribadi menanggapi isu SARA. Pasalnya, Panwaslu sendiri merupakan lembaga yang mencerminkan pemerintahan.

"Panwaslu jangan sekali sekali mengeluarkan opini pribadi tapi harus berdasarkan suara negara," tandasnya. (mdk/war)