Ratna Sarumpaet datangi DPRD, adukan arogansi Ahok gusur pasar ikan

Merdeka.com - Aktivis Ratna Sarumpaet mendatangi DPRD DKI Jakarta bersama dengan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DKI Jakarta selaku tim advokasi korban penggusuran Kampung Aquarium dan Pasar Ikan, Kramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, beberapa perwakilan warga RW 04 Pasar Ikan juga turut hadir membawa dokumen kepemilikan tanah mereka.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menerima mereka di ruangannya di lantai 10, Gedung DPRD DKI Jakarta. Selain itu, hadir juga Ketua Komisi A Petra Lumbuun, Sekretartis Komisi A Syarif, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.

Ratna menjelaskan, alasan kedatanganya untuk meminta dukungan dari anggota legislatif atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai tidak manusiawi. Karena penggusuran yang dilakukan beberapa waktu lalu masih meninggalkan trauma bagi warga.

"Saya menjadi sangat resah karena saya enggak tahu di mana letak kesalahannya, tapi berulang kali kami mencoba meluruskan fakta yang terjadi di Pasar Ikan ini," kata Ratna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4).

Selain itu, kompensasi yang seharusnya sudah dapat dirasakan warga, ternyata masih jauh panggang dari api. Ratusan warga masih belum mendapatkan hak mereka untuk direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta.

"Di Akuarium itu ada lebih 500 KK yang jadi korban. Baru sekitar 100 KK memang sudah menerima kunci dari rusunawa dan mereka itu adalah warga yang ‎hidup di sana sebagai pengontrak. Yang bertahan lebih dari 385 KK, warga yang ada di sana secara turun temurun," ujarnya.

Walaupun tidak memiliki sertifikat tanah, Ratna mengatakan, warga sudah turun temurun tinggal di sana. Bahkan, mereka juga sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB).

"Barangkali mereka belum punya sertifikat, tapi mereka sudah punya bangunan dan mereka bayar pajak. Dan tidak pernah terjadi sosialisasi," tutupnya.