Rapat mediasi Ahok-DPRD DKI kisruh, nasib APBD menggantung

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencoba memediasi Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Namun pada akhirnya persoalan tak juga selesai dan dapat berdampak kepada pengesahan APBD DKI Jakarta 2015.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Heru Budi Hartono mengatakan, dalam rapat tersebut tidak tercapai kata sepakat.

"Kayaknya sih deadlock, tapi saya harap enggaklah karena saya harus tiap hari ketemu dengan anggota dewan," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3).

Dia menambahkan, RAPBD DKI Jakarta ini akan dikembalikan pada 13 Maret 2015 oleh Kemendagri. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi secara resmi oleh legislatif dan eksekutif.

"Kemendagri sudah jelas tanggal 13 dikembalikan kepada DKI untuk dievaluasi. Framenya secara aturan ya 14 hari, 7 hari di sini (Kemendagri), 7 hari di eksekutif. Tanggal 13 itu dikembalikan untuk dibahas dengan Banggar DPRD," terang mantan wali kota Jakarta Utara ini.

Heru mengungkapkan, pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 kemungkinan akan mundur hingga akhir Maret. Melihat, pembahasan yang masih panjang setelah dari Kemendagri.