Ramai-Ramai Anggota Fraksi PKS Bentangkan Poster Tolak BBM Naik di Paripurna DPRD DKI

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PKS DKI Jakarta mengangkat poster bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan BBM" pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa (6/9). Poster tersebut diangkat oleh seluruh anggota Fraksi PKS setelah Ketua Fraksi PKS Achmad Yani memberikan interupsi untuk menyatakan sikap penolakan kenaikan harga BBM.

"Tolong anggota fraksi PKS berdiri, tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani.

Tidak lama, sembilan orang anggota Fraksi PKS yang ada dalam satu barisan di gedung tersebut langsung berdiri. Yani bahkan berjalan ke kursi pimpinan sidang rapat paripurna, Misan Samsuri, dan memberikan poster tersebut.

"Saya berharap kami perwakilan rakyat yang duduk di DPRD. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami menyampaikannya dalam forum ini. Maka kami sampaikan biar didengar pemerintah pusat," kata Yani.

Sebelum pengangkatan poster ini, terjadi perdebatan antara dua ketua fraksi partai, yaitu Ketua Fraksi PKS Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Debat Panas PKS dan PDIP

Mulanya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menginterupsi di tengah pembahasan rapat paripurna yang tengah membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021. Ia menyatakan sikap partainya yang menolak kenaikan BBM Sabtu lalu.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono menginterupsi agar pimpinan sidang menghentikan pernyataan sikap dari PKS agar pembahasan rapat tetap fokus.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, seperti Waode Herlina dan Pandapotan Sinaga juga ikut meminta Fraksi PKS menghentikan interupsinya mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Namun, Yani tetap melanjutkan pernyataannya. Yani meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan pernyataan PKS itu.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tambah Yani.

Melihat Yani terus menginterupsi, Gembong meninggikan nada ucapannya. "Tolong tegas, pimpinan (DPRD). Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik," kata Gembong.

Gembong menegaskan agenda rapat paripurna ini fokus untuk membahas hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021 sehingga Gembong meminta pimpinan rapat agar pembahasan tidak melebar ke isu lainnya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik. Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," lanjut Gembong.