PSK bersertifikat dan apartemen prostitusi ala Ahok

Merdeka.com - Terbongkarnya sindikat prostitusi online di Kalibata City, Jakarta Selatan, membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram. Namun, Ahok mengakui tidak bisa mendata penghuni karena bisa saja mereka hanya menyewa.

Ahok pun mewacanakan untuk membangun apartemen khusus untuk melakukan praktik prostitusi. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan penduduk apartemen yang ada di Jakarta.

"Ini juga akan kami lakukan penelitian soal idenya dari Pak Gubernur, adalah tower yang mana dilegalkan (prostitusi) di situ untuk urusan-urusan itu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menegaskan, nanti PSK yang tinggal di apartemen ini akan mendapatkan sertifikat khusus, sehingga dapat membedakan mana warga yang berprofesi sebagai PSK.

"Kalau biasa ada 1 apartemen yang memang berizin profesi itu (PSK). Dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu. Dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat," kata Saefullah.

Selain itu, pembangunan apartemen tersebut membuat PSK dapat didata dan tidak tersebar dan bekerja sendiri-sendiri.

"Biar dia (PSK) tidak nyebar ke mana-mana. Istilahnya pak gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan," jelasnya.

Dengan sentralisasi prostitusi, kata dia, maka penyebaran virus HIV dan AIDS dapat diperkecil. Pemprov DKI Jakarta juga belajar dari penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya yang telah ditutup.

"Itu juga bisa terkait soal HIV AIDS. Belajar dari misalnya Surabaya, Dolly ditutup, tapi dampaknya menusuk ke mana-mana, ke kiri ke kanan. Hampir semua lokasi. Ini kan jadi tambah repot pengendaliannya (PSK)," katanya. (mdk/ren)