PSI Ingatkan Pemprov DKI Jangan Lempar Masalah Banjir Jakarta ke Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan meminta Pemprov DKI untuk tidak menyerahkan masalah banjir Jakarta ke pemerintah pusat. August mengingatkan Pemprov agar mengoptimalkan normalisasi sungai sebagai langkah penanggulangan banjir.

"Seharusnya, Pemprov sudah harus lebih maksimal mengadakan normalisasi agar sungai dapat menampung air hujan lokal," ucap August, Selasa (2/11).

Legislator dari PSI itu mengatakan, jika hujan lokal saja Pemprov DKI berharap pemerintah pusat turun tangan, dengan segera merealisasikan waduk Cimahi dan Ciawi, maka Pemprov dianggap tidak menjalankan kewajibannya.

August yang berada di komisi D dengan bidang pembangunan itu pun berujar, pembangunan Waduk Ciawi dan Cimahi merupakan upaya pemerintah pusat mengatasi air kiriman dari Bogor.

"Pemprov jangan buang badan ke pusat, karena Waduk Ciawi dan Cimahi itu untuk mengatasi air kiriman dari Bogor," tandasnya.

"PSI minta di musim hujan ini Pemprov sudah harus serius normalisasi dan siagakan pompa serta pintu air."

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap waduk Cimahi dan Ciawi, Jawa Barat, yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dapat berdampak atas potensi banjir kiriman di Jakarta. Dia berharap, target yang dibuat pemerintah pusat atas penuntasan waduk Cimahi dan Ciawi dapat terealisasi tahun ini.

"Juga waduk di Cimahi dan Ciawi yang insya allah informasi dari pemerintah pusat itu ditargetkan akhir tahun ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran dua waduk ini bisa mengurangi kiriman banjir dari daerah luar Jakarta ke Jakarta," harap Riza, Senin (1/11).

Politikus Gerindra itu pun berujar bahwa pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta terus membangun koordinasi untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam hal penanganan banjir.

Misalnya saja, sebut Riza, pengerjaan sodetan Kali Ciliwung, masih dikerjakan oleh kedua pemerintahan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR melakukan pembangunan sementara Pemprov DKI bertugas melakukan pembebasan lahan.

"Berbagai upaya kali Ciliwung sudah diupayakan, sedang dibuat juga codetan bersama dengan PUPR pemerintah pusat membuat sodetan dari Kali Ciliwung ke BKT masih dalam proses, belum selesai mudah-mudahan," ujarnya.