PSI DPRD DKI Usul Dibentuk Pansus Sumur Resapan, Wagub Riza Nilai Belum Perlu
Merdeka.com - Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. PSI menyebut pembentukan pansus ini menindaklanjuti banyak permasalahan terkait pembangunan sumur resapan.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Empat Ratus Miliar resahkan warga," kata Justin Adrian, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangan tulis, Rabu (15/12).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan. Katanya, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambah Justin.
Justin yakin keberadaan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunansumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini," tutup Justin.
Tanggapan Wakil Gubernur DKI
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap Pansus Sumur Resapan belum diperlukan. Tetapi dia menyerahkan keputusan akhirnya pada.
"Saya kira pansus itu hak teman-teman DPRD. Cuma kalau soal (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," katanya.
Dia mempersilakan jika ada fraksi yang menilai keberadaan pansus diperlukan untuk berdialog dengan dinas terkait.
"Silakan teman-teman dari fraksi mana pun melakukan dialog dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya. Lihat di lapangan, minta penjelasan keterangan bisa dicarikan solusinya," tegasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaWarga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya