Protes PNS DKI ke Ahok tak digaji: Bukan makin bener malah bobol

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk bulan Januari 2015. Ini menyebabkan beberapa PNS menjerit dan mencari jalan keluar sendiri.

Salah satu PNS Golongan 2 B, Amsori mengatakan, sudah sekitar seminggu dirinya menunggu gaji. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dia harus berhutang terlebih dahulu.

"Waduh iya nih belum gajian. Perombakan bukan makin bener malah makin bobol nih. Biasa, mau gak mau kanan kiri. Gali lobang tutup lobang?," ungkapnya kepada merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).

Meski keuangannya tercekik, dia enggan menanyakan perihal gaji kepada atasannya. Alasannya, takut memperkeruh masalah. Sehingga dia memutuskan untuk menunggu.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta beralasan keterlambatan ini karena adanya perombakan jabatan. Amsori menilai, ini hanya dalih yang disampaikan pihak terkait.

"Alah lagu lama. Tapi ya bisa aja sih soalnya baru kemaren perombakan, jadi yang lama gak mau ngasih tahu caranya ke yang baru. Dah pada bodo amat," katanya.

PNS Golongan 2 B lainnya, Rini mengatakan, dirinya juga belum mendapatkan gaji. Namun dia tidak terlalu masalah. Sebab suaminya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Iya sama aku juga belum digaji. Tapi untungnya masih ada suami. Jadi agak mendingan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, nomenkelatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.

"Nomenkelaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.