Protes pelantikan Ahok ke MA, Lulung dkk disuruh sekolah lagi

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKB DKI Jakarta Hasbiallah mengatakan, pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mutlak adanya. Sebab Ahok dipilih bukan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan dipilih masyarakat.

"Ilegal kalau Ahok enggak bisa dilantik. Suruh sekolah lagi. Kita bela konstitusi, kalau Ahok dijatuhkan akan jadi preseden buruk untuk dewan," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/10).

Dia menambahkan, dukungan ini tidak ada kaitan dengan koalisi mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di nasional. Karena pada masa pemilihan gubenur (Pilgub) 2012 PKB tidak mendukung Ahok untuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"PKB komitmen Ahok harus jadi gubernur, walaupun sebelumnya kita memusuhi Ahok," ujar Hasbi.

Sedangkan adanya beberapa pihak yang tidak menerima mantan Bupati Belitung Timur ini menjadi gubernur bukan menjadi kendala. Hasbi menilai surat yang dikirim oleh Koalisi Merah Putih (KMP) ke Mahkamah Agung menunjukkan mereka tidak paham hukum.

"Dipermasalahkan di MA itu menunjukkan mereka kurang paham tentang hukum. Ini ranah politik gak perlu dibawa ke ranah hukum," tutupnya.

Sebelumnya, para Wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu M Taufik dari fraksi Gerindra, Triwisaksana dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abraham Lulung Lunggana dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dari Ferrial Sofyan dari fraksi Demokrat lebih memilih meminta Ketua DPRD DKI untuk ke Mahkamah Agung berkonsultasi. (mdk/eko)