Progres ERP lambat, Ahok ancam ganti Kadishub

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah menguji coba mesin perekam yang akan digunakan untuk penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Senayan. Tapi hingga kini, belum jelas kapan sistem jalan berbayar itu resmi diberlakukan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang semula menggebu-gebu berdalih sangat kesulitan menerapkan ERP di tahun ini. Pasalnya, lelang proyek ERP oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI, Benjamin Bukit, sampai saat ini belum juga dilaksanakan.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku sangat kecewa dan berang dengan minusnya kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, bahkan berencana memecat Benjamin karena dianggap tidak kompeten.

"Saya pesimis, kita evaluasi aja, ganti orang aja, penakut dia," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Kendala lain, peraturan yang mengatur penerapan jalan berbayar tersebut sampai saat ini belum ada. Itu pula yang membuat pemprov sulit menerapkan sistem ini.

"Bisa, kami sedang usahakan. Kita sedang cari celahnya gimana. Karena peraturannya yang belum ada, karena narik uang, retribusi masih belum jelas. Ini kan pertama kali kan," ujarnya.

Diketahui, Kepala Unit Pelaksana (UP) ERP DKI, Leo Armstrong, pernah berujar jika pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Ahok karena tender ERP baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Dia juga menyebut pihaknya tetap harus berhati-hati mengumumkan tender ERP kepada perusahaan swasta, yang berminat terhadap proyek ini.

Sementara itu sebelumnya, perusahaan swasta Q-Free dan Kapsch telah mengujicoba peralatan ERP di kawasan Sudirman dan MH Thamrin. Kedua perusahaan tersebut memang menjadi kompetitor untuk pengadaan sistem ERP. Namun, kedua perusahaan itu diwajibkan menguji coba alatnya sebelum bisa mengikuti proses lelang.