Merdeka.com - Rumah DP nol rupiah, program hunian murah dan terjangkau bagi warga miskin Jakarta dikorupsi. Program ini salah satu 'jagoan' janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno.

Anies pada masa kampanye menjanjikan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah. Program ini difokuskan untuk penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).

Tidak perlu waktu lama, dalam 100 hari kepemimpinannya, Anies akhirnya memenuhi janji kampanyenya. Lokasi proyek itu telah ditetapkan di Jalan H. Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada 18 Januari 2018, dia melakukan ground breaking hunian yang diberi nama Klapa Village.

Kala itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut program DP 0 Rupiah ini sebagai sejarah bagi warga Jakarta. Larena warga yang berpenghasilan rendah dengan minimal gaji Rp 7 juta sudah bisa memiliki rumah.

Seiring berjalannya waktu, program ini dikritik oleh DPRD DKI. Alasannya karena masih banyaknya unit kosong dan program tersebut belum dapat menjangkau masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah.

Dan pada 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP 0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta yang dieksekusi oleh pihak BUMD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

Penanganan kasus pun telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial YC yang merupakan Direktur Utama sebuah BUMD Pemprov DKI.

Lebih lanjut, penyidik KPK juga dikabarkan telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu 3 Maret 2021.

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan ada dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.

Mengetahui kabar tersebut, Anies langsung menonaktifkan jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sebagai buntut statusnya sebagai tersangka.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggungjawab dalam program DP nol rupiah.

Saat ini, rusunami DP 0 Rupiah yang sudah dibangun berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan yang kedua masih dalam proses pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Jakarta Timur.

Setahun yang lalu polisi memang menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah oleh salah satu BUMD DKI yakni PD Sarana Jaya. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan hal tersebut.

Beberapa panggilan sudah dilayangkan ke pihak PD Sarana Jaya. Dalam surat, tertulis perihal pemeriksaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian aset PD Sarana Jaya sepanjang 2018-2020.