Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Prasetyo sebut konflik APBD muncul karena kelakuan anak buah Ahok

Prasetyo sebut konflik APBD muncul karena kelakuan anak buah Ahok Mediasi Ahok dan DPRD DKI. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) DKI Jakarta untuk APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Rapergub tersebut telah dilakukan evaluasi bersama antara pihak kementerian, pemprov dan DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, dirinya merasa senang dengan adanya evaluasi bersama tersebut. Sebab selama ini, kata dia, kunci perselisihan itu justru pada PNS DKI Jakarta.

"Kemarin kan temen-temen juga melihat sendiri kan di Kemendagri. Ini kan sebetulnya yang kurang beres kan anak buahnya ini (Basuki atau akrab disapa Ahok). Itulah yang terjadi, mau adu domba mungkin sama kami," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Salah satu yang menjadi bahan kritik dalam evaluasi Kemendagri di antaranya kecilnya target penerimaan atau pendapatan daerah dari pajak hiburan. Selain itu, tingginya anggaran pembelanjaan pegawai yang tidak berimbang dengan anggaran pembenahan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan ini semakin yakin ada pihak yang coba mencari keuntungan dalam konflik mereka.

"Tapi akhirnya kami pada saat di Kemendagri ngomong juga, Gubernur juga ngomong. Kalau kami enggak beradu kepala kebo kaya gini enggak mungkin ketahuan begini," terangnya.

Kini, Prasetyo meyakinkan, perselisihan antara anggota dewan dan eksekutif telah selesai. Menurutnya, ini jadi pelajaran penting untuk keberlangsungan Pemprov DKI Jakarta selanjutnya.

"Ya baguslah untuk ke depannya 2016, kami lebih korek ya mengenai APBD yang ditujukan untuk masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek sempat mengkritik anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Padahal permasalahan ini sudah pernah dievaluasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.

"Anggaran tahun ini Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai, ini sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukannya berkurang malah makin naik," ujarnya, Kamis lalu.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP