Prabowo tuding Ahok teledor hingga anak buah beli lahan sendiri

Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menyayangkan tidak adanya sistem yang menyelaraskan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal pengelolaan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan munculnya kekeliruan dalam kasus pembelian lahan untuk rumah susun senilai Rp 648 miliar, di kawasan Jalan Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Yang harus disayangkan juga, ada keteledoran gubernur DKI dalam masalah ini," ujar Prabowo saat dihubungi, Rabu (29/6).

Prabowo menilai, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat memberikan disposisi yang jelas kepada anak buahnya di jajaran SKPD, ketika memberi penugasan dalam hal pengadaan lahan atau pun barang dan jasa.

Terlebih, seharusnya pihak Pemprov DKI juga mengecek dulu status lahan yang akan dibeli tersebut, apakah layak dibeli atau memang bermasalah.

"Dalam disposisi itu, harusnya Ahok menitikberatkan anak buahnya untuk meneliti dengan cermat status lahan tersebut. Bukan hanya gencar disposisi untuk melakukan pengadaan lahan sebanyak-banyaknya saja," pungkasnya.

Diketahui, kasus pembelian lahan yang sebenarnya sudah secara sah dimiliki oleh Pemprov DKI tersebut, menjadi salah satu poin hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran Pemprov DKI tahun 2015.

Apalagi, pembelian lahan dengan luas sekitar 4,6 hektare yang dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI senilai Rp 648 miliar itu, diberlakukan dengan harga Rp 14,1 juta per meter. Padahal nilai jual objek pajak (NJOP) di kawasan itu diketahui hanya Rp 6,2 juta per meter.

Belum lagi, ternyata tanah tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI, yang notabene merupakan salah satu SKPD milik Pemprov DKI Jakarta.