Polisi: Usulan Jokowi soal pelat ganjil genap menyusahkan

Merdeka.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Crisnanda Dwilaksana meminta, dalam penerapan sistem pelat nomor ganjil genap seperti yang diusulkan Jokowi, jangan sampai kontra produktif dengan mobilitas sesuatu. Dia juga menganggap, sistem ini justru akan menyusahkan kepolisian.

"Jangan sampai ada aturan yang kontra produktif dengan mobilitas sesuatu. Ada yang menganggap sebuah ide baru, apa salahnya keluar pelat warna hijau. Masalah ini terlalu sederhana dan tidak ada benefitnya, dan menyusahkan kepolisian, karena akan menimbulkan keluhan," kata Crisnanda, Jumat (15/3).

Pernyataan tersebut diungkapkan Crisnanda dalam diskusi bertajuk "Peraturan Lalulintas Baru dan Implikasinya terhadap usaha Rental Kendaraan" yang diadakan di Hotel Peninsula, Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, turut hadir para pengusaha kendaraan rental yang tergabung dalam ASPERKINDO (Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia).

Chrisnanda mengatakan, salah satu hal yang menyusahkan polisi adalah pengajuan permohonan pergantian pelat nomor kendaraan.

"Salah satu jasa sewa kendaraan, banyak kendaraan kami tidak ada penghasilan, karena tidak boleh beroperasi. Mengajukan permohonan untuk satu tanda nomor khusus untuk penyesuaian nopol," ujarnya.

Seperti diketahui, teknik sistem genap ganjil adalah satu konsep pembatasan kendaraan yang mengacu pada dua nomor terakhir pelat nomor kendaraan. Dengan begitu, nantinya setiap kendaraan yang melintas akan bergantian sesuai hari pemberlakuan dua digit angka terakhir pelat nomornya.

Tahap awal, kebijakan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Sebab, kendaraan roda empat dinilai sebagai biang kemacetan ibu kota. Sistem ini juga diberlakukan untuk kendaraan di luar pelat B. Intinya, aturan ini berlaku semua kendaraan roda empat yang beroperasi di Jakarta.