Polemik rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjelaskan rapat paripurna istimewa merupakan bentuk etika untuk menerima pemimpin baru disatu daerah. Sehingga pihaknya menyarankan kepada DPRD menggelar rapat tersebut sebagai bentuk penerimaan Gubernur, Walikota maupun Bupati.

Terkait kegaduhan di DPRD DKI Jakarta, Sumarsono atau akrab disapa Soni ini menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa memberikan sanksi jika rapat paripurna istimewa tidak dapat dilakukan. Karena dalam surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA, hanya meminta DPRD DKI Jakarta memberikan ruang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Jadi sifatnya fasilitasi, memberikan petunjuk, bimbingan dalam pemerintahan yang baik. Kalau tidak dilakukan sanksinya hanya etika saja, menjadi tidak baik," katanya kepada merdeka.com, Kamis (19/10).

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, rapat paripurna istimewa ini merupakan bentuk izin dan perkenalan kepala daerah baru kepada rakyat. Sebab, DPRD adalah bentuk representasi dari rakyat.

Dia mengatakan, dalam rapat paripurna istimewa nantinya Anies-Sandi dapat menyampaikan visi dan misi mereka selama lima tahun ke depan. Sehingga nantinya masyarakat Ibukota dapat mengetahui apa harapan dan tujuan kepemimpinan pasangan yang diusung Partai Gerindra itu.

"Dengan pidato perdana gubernur itu dapat dimaknai penerimaan rakyat Jakarta kepada gubernur dan wagub, mereka diterima secara institusional diwakili oleh dewan. Sebagai bentuk penerimaan DPRD terhadap pemimpin baru," ujarnya.

Soni menambahkan, rapat paripurna istimewa ini juga menjadi bentuk sinergi antara eksekutif baru dengan legislatif. Sehingga, dia menyarankan, DPRD DKI Jakarta segera menyelenggarakan rapat tersebut.

"Dari segi etika seperti kulonuwun, permisi, mengetuk pintu masuk lewat DPRD. Saya sebagai pemimpin baru memperkenalkan diri. Ini program saya, harapan saya, itu disampaikan. Etika ini memperbaiki hubungan DPRD dan eksekutif," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan sidang paripurna istimewa tidak perlu digelar. Sebab, tidak ada aturan yang mengharuskan digelar paripurna pasca pelantikan gubernur baru.

"Tidak ada, memang tidak diatur, kalau di aturannya ada, saya mau, kan kemarin sudah bicara kepada warga di Balai Kota. Saya saran kepada Pak Anies dan Pak Sandi, ya kerja sekarang" ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik berusaha menjalin komunikasi lebih intens dengan ketua DPRD dan memberikan penjelasan bahwa sidang paripurna istimewa itu penting. Sesuai edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA.

"Tapi belum terlambat masih ada sisa waktu 11 hari. Saya meyakini surat ini sampai ke ketua akan mendiskusikan dengan kami," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kenapa paripurna istimewa tidak dilakukan dengan masa Ahok dan Djarot. Karena keduanya hanya melanjutkan gubernur sebelumnya.

Selain itu, alasan lainnya, Anies dan Sandi masih dipilih oleh rakyat.

"Kalau Ahok dan Djarot enggak ada, karena enggak ada visi misi karena melanjutkan. RPJMD kan dilanjutkan. Itu pada saat penyampaian visi misi itu. Bisa dimarahin dong sama rakyat," tegas Taufik.

Seharusnya rapat paripurna istimewa ini diselenggarakan pada hari di mana Anies-Sandi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (16/10) sore di Istana Negara. Namun dengan alasan agenda yang padat membuat DPRD DKI Jakarta menunda menyelenggarakan rapat tersebut. (mdk/fik)