PNS DKI yang mundur takut kelola dana BOS

Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengungkapkan, banyak PNS DKI Jakarta yang minta mundur dari jabatannya. Ternyata kebanyakan mereka takut mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Suku Bidang (Kasubid) Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Bahrudin mengatakan, sebanyak 15 PNS DKI Jakarta mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri diterima setelah dilakukan pelantikan besar-besaran pada awal tahun ini.

"Sekitar bulan Februari kami mulai menerima surat pengunduran diri dari beberapa pejabat yang baru menjabat di eselon IV. Ini sejarah, PNS minta mengundurkan diri dari jabatannya yang lebih tinggi. Sebelumnya di DKI belum pernah ada yang mengundurkan diri seperti ini," kata Bahrudin ditemui di kantornya, Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Dia menambahkan, rata-rata PNS yang mengajukan pengunduran diri, menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) di sekolah. Mereka merasa takut mengelola dana BOS yang diterima pihak sekolah.

"Sebanyak delapan orang yang menjabat Kasubbag TU, mengaku mengundurkan diri karena pada jabatannya tersebut mengelola dana BOS. Mereka takut mengelola dana BOS tersebut, karena dananya yang cukup besar," terangnya.

Sedangkan sisanya, lima orang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasie) di Kelurahan, satu orang menjabat sebagai Kasie di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan satu orang menjabat sebagai Kasie di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD). Mereka mundur karena lokasi kerja jauh dari rumah.

"Tapi surat mereka telah kami balas, dan kami tidak mengizinkan pengunduran diri tersebut. Kami akan berikan pembinaan," tutup Bahrudin.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan untuk melakukan evaluasi kerja. Namun, dia menegaskan, belum ada PNS DKI Jakarta yang distafkan.

"Sepanjang April kami evaluasi. Kami melihatnya dari absensi, soalnya kalau kinerja belum jalan ya. Karena APBD-nya juga belum disahkan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Basuki atau akrab disapa selalu mengancam akan menstafkan PNS DKI Jakarta. Namun, Agus menegaskan, sampai saat ini belum ada kinerja pegawai daerah yang buruk.

"Belum ada yang distafkan. Tapi yang mundur itu ada. Yang mau mundur itu banyak. Itu implikasinya luas, makanya kami berikan pembinaan?," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta ini menjelaskan, kebanyakan yang meminta mundur berasal dari eselon IV. Mereka rata-rata menduduki posisi Kepala Seksi.

"Karena merasa nggak cocok. Kagetlah. Esellon IV misalnya mereka bekerja di Kasie sekolah, terus mereka kaget. Tapi sudah kami kasih pembinaan," tutup.