Plt Gubernur DKI minta MUI jelaskan fatwa larangan atribut Natal

Merdeka.com - Lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan karyawan muslim memakai atribut natal menjadi polemik usai dijadikan alasan bagi ormas untuk melakukan sweeping. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono tidak ingin terjadi polemik di ibu kota.

Dia akan meminta penjelasan pada MUI. "Saya kemarin ketemu ketua MUI, hari ini kita kan ketemu SKUP jam 10 saya akan minta klarifikasi," kata Sumarsono, di Balai Kota, Selasa (20/12).

Sumarsono menegaskan, negara punya kewajiban melindungi semua agama. Semua masyarakat punya hak merayakan hari besarnya dan agama lain harus menghormati. Ini konsep toleransi dalam negara yang pluralis.

Sumarsono menilai, fatwa MUI ini menjadi polemik karena penafsiran orang berbeda-beda. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mengimbau masyarakat agar tidak membuat isu yang bisa meresahkan lewat media sosial.

"Kan sekarang ini kita tahu bagaimana itu medsos ya. Banyak tafsiran yang justru memanaskan suasana. Jadi dalam hal ini MUI sendiri yang harusnya klarifikasi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, fatwa MUI berlaku bagi pihak yang memintanya. Sehingga bagi pihak yang tak meminta, fatwa tersebut bersifat tak mengikat.

"Begini Fatwa itu kan mengikat bagi yang memintanya. Jadi oleh karenanya bagi yang tidak meminta maka tentu tidak terikat dengan isi fatwa itu," kata Lukman di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12).

Lukman mengatakan, ormas tidak diperkenankan melakukan sweeping dalam hal apapun. Sebab, apabila sweeping sudah menjurus ke arah kekerasan, itu sudah menjadi tugas dari aparat hukum untuk menindak berdasar hukum yang berlaku.

"Sehingga ormas-ormas menurut saya tidak perlu melakukan itu. Karena kalau semua ormas melakukan itu akan menjadi anarkis," ujarnya.