PKS desak Ahok tuntaskan janji kampanye Jokowi di DKI

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI menuding, rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI disebabkan ajang perhelatan Pemilu Presiden pada 2014 lalu. Hal itu diungkapkan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang raperda laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014.

"Tahun 2014 yang merupakan pemilihan umum dan pemilihan presiden, juga memberi pengaruh terhadap kinerja aparatur birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/9).

"Naiknya Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur, akibat keikusertaan Bapak Joko Widodo dalam pemilihan presiden, rupanya tidak mampu menjaga stabilitas ritme kerja dari aparatur birokrasi," katanya menambahkan.

Menurut Ahmad, gaya Ahok saat menjabat sebagai Plt, sangat berbeda dibandingkan dengan Jokowi. Dirinya menyebut, hal ini berdampak besar terhadap penyerapan APBD DKI tahun anggaran 2014. Ahmad bahkan menilai, Ahok tidak meneruskan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Jokowi.

Selain itu, Ahmad juga menekankan jika pembangunan kampung deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo, adalah 2 hal yang harus dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI, karena hal itu merupakan janji Jokowi saat berkampanye menjelang Pilkada DKI 2012 lalu.

"Bapak Joko Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI tahun 2012, dalam satu paket dengan Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Karena itu, janji-janji kampanye Bapak Joko Widodo harus dilanjutkan, dan dipenuhi oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama yang sekarang telah menjadi gubernur," ujar Ahmad.

"Rencana pembangunan kampung deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo, adalah contoh janji kampanye Bapak Joko Widodo, yang harus dituntaskan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama," pungkasnya.