Merdeka.com - Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Imam menilai penolakan interpelasi terkait Formula E dilakukan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta bentuk dukungan politik terhadap Gubernur Anies Baswedan. Menurut Arif, sikap tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta tersebut mendukung kebijakan Anies terkait penyelenggaraan Formula E.

"Tetapi jika melihat koteks kasus Jakarta, penolakan 7 fraksi DPRD itu juga bisa dibaca sebagai dukungan politik terhadap bapak Anies Baswedan. Meskipun sekali lagi hak interpelasi adalah hak anggota DPRD. Jadi kalau dilihat 7 penolakan ini artinya 7 fraksi yang mencerminkan partai politik, 7 partai politik tersebut mendukung bapak Anies Baswedan dalam keputusannya," kata Arif saat dihubungi merdeka.com, Jumat (3/9).

Di satu sisi, menurut Arif, interpelasi diajukan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan Anies ajang mobil balap listrik tersebut merupakan hal wajar. Namun dia mengatakan, interpelasi diajukan PSI dan PDIP tidak hanya dilihat dari motif politik.

"Karena Bapak Anies dianggap berseberangan dengan PDIP atau PSI secara politik praktis. Jadi kalau memang itu betul harus menggunakan hak-hak interpelasi ya gunakan lah. Tapi kalau hak itu digunakan untuk kepentingan politik tentu saja politik pragmatis dalam arti enggak ada substansinya. Sebaliknya bagi 7 fraksi yang menolak interpelasi juga harus punya alasan logis dan kuat bahwa interpelasi itu juga tidak dibutuhkan dalam konteks kasus DKI Jakarta," kata dia.

Arif mengatakan, pelaksanaan Formula E di Jakarta merupakan persoalan dilematis. Hal ini dikarenakan sudah ada uang yang masuk dalam anggaran Formula E, sehingga jika dibatalkan akan ada kerugian.

"Butuh dijalankan, namun dijalankan butuh persetujuan DPRD tadi kan, karena itu menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar dia.

Lebih lanjut dia menambahkan, agar dasar yang dikeluarkan bisa balik modal atau sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari Formula E.

"Yang paling penting, dana yang dikeluarkan oleh APBD itu tidak rugi. Mesti kembali, entah dia bisa menarik wisatawan, atau dia bisa menarik penonton. Sehingga DKI banyak dikunjungi oleh orang-orang luar negri atau pendapatan dari formula E itu untung dibandingkan uang yang keluar," kata Arif.

Meski demikian, dia menilai Formula E ini bukan merupakan hal yang urgensi. Pasalnya, saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang membutuhkan banyak biaya.

"Tidak urgen karena kan ini lagi pandemi, lalu juga harus banyak keluar uang. Saya secara pribadi menganggap ini tidak urgen, cuma politisi itu mereka menganggapnya harus dilaksanakan. Saya tidak tahu alasannya apa," kata dia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berpendapat bahwa ranah politik pasti memiliki kepentingan tertentu satu sama lain terkait tujuh fraksi DPRD DKI yang menolak interpelasi Formula E.

"Politik itu tidak ada yang namanya mohon maaf makan siang gratis. Semua pasti ada yang namanya kepentingan. Semua pasti ada tujuan. Yang tidak mendukung pasti punya tujuan dan yang mendukung interpelasi pasti punya tujuan. Jadi masing-masing saling adu kekuatan, nah itulah sebenarnya dinamika biasa yang terjadi di dalam lembaga politik," ujar Ujang saat dihubungi merdeka.com.

Dia menilai, bisa jadi pendukung Anies Baswedan lebih banyak dalam fraksi tersebut sehingga mereka menolak interpelasi Formula E. "Bisa jadi memang pendukung Anies lebih banyak. Yang artinya pendukung-pendukung anies, partai-partai yang berkoalisi dengan Anies lebih banyak dan dominan. Seperti kita juga tau koalisi di tingkat pusat,” ujar dia.

Ujang mencontohkan koalisi Jokowi yang juga lebih dominan dibandingkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka hal ini merupakan hal serupa.

"Koalisi Jokowi juga lebih dominan, lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan oposisi yang ada di DPR, nah ini juga sama. Kelihatannya partai-partai yang mendukung Anies itu lebih banyak dan lebih besar. Sehingga kebijakan formula 1 ini ya didukung oleh fraksi-fraksi seperti itu,” tandasnya.

Peta Politik DPRD DKI Interpelasi Anies Baswedan

Fraksi PDIP dan PSI telah mengajukan permohonan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah disampaikan ke Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Interpelasi ini dilakukan setelah adanya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk persiapan penyelenggaraan Formula E.

Untuk diketahui, terdapat 10 partai di DPRD DKI, yaitu PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6) dan PKB digabung dengan PPP (6). Dan baru PSI dan PDIP yang memutuskan untuk mengajukan interpelasi. Sehingga syarat agar interpelasi ini dapat berjalan masih belum terpenuhi.

"Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Sementara itu, PAN, Golkar dan PKS secara tegas menolak menggunakan hak mereka untuk interpelasi Anies tentang Formula E.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Zita Anjani menilai langkah interpelasi kurang tepat, karena pelaksanaan Formula E telah berdasarkan kesepakatan DPRD.

"Saya pikir kurang tepat. Kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian Konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Fraksi PAN solid tidak setuju dengan interpelasi," kata Zita.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai langkah interpelasi Fraksi PDIP dan PSI hanya membuang waktu. Basri pun memastikan anggota Fraksi Golkar tidak ikut serta menandatangani permohonan hak interpelasi.

"Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," ujar Basri di Gedung DPRD.

Sementara Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz menilai langkah interpelasi hanya menimbulkan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif terganggu.

"Ya kalau kami melihatnya ini akan membuat gap antara eksekutif dengan legislatif sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh. Kita menggunakan cara cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force yah memaksa," ujar Aziz.

Sementara itu, Fraksi Gerindra juga menilai langkah interpelasi terlalu berlebihan. Sekretaris Fraksi Gerindra Purwanto mengatakan banyak cara untuk mempertanyakan kejelasan Formula E yang digagaa Anies.

"Berlebihan, jika hak interpelasi diajukan jika impact dari substansi pertanyaan tersebut tidak memiliki dampak buruk," kata Purwanto.

Ketua Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas pun sepakat interpelasi ini tidak memiliki tujuan yang jelas jika merujuk klaim PSI dan PDIP untuk mendapatkan jawaban tentang Formula E.

"Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak," ucap Hasbiallah.

Sementara Anggota DPRD Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai hak dewan untuk bertanya bisa dilakukan tanpa harus melewati interpelasi.

"Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.

Sementara Fraksi Demokrat belum menyatakan sikap mereka secara jelas terkait pengguliran interpelasi yang sudah diajukan Fraksi PSI dan PDIP tersebut.

Namun, saat dokumen permohonan pengajuan interpelasi diserahkan ke Ketua DPRD pada Kamis (26/8), anggota Fraksi PDIP, Rasyidi menyebut ada 1 anggota Fraksi Demokrat sempat menandatangani usulan interpelasi. Namun hal itu dibatalkan.

"Sebenarnya ada satu orang dari Fraksi Demokrat, tapi karena ada satu dan lain hal, dia menarik diri," tutup Rasyidi.

Reporter Magang: Leony Darmawan