Perampingan bikin BPTSP padat, Plt DKI mau carikan gedung baru
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna meningkatkan kinerja birokrasi. Salah satunya adalah menggabungkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dengan penyatuan itu, imbasnya adalah ruang pelayanan yang berada di Gedung H Balai Kota DKI Jakarta menjadi penuh dengan pegawai. Untuk mengatasinya, Pemprov harus mencari gedung baru.
Hal itu diakui oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Meski demikian, dia mengakui telah memerintahkan semua SKPD langsung menyesuaikan diri sejak hari pertama.
"Cuma satu yang agak problem mengenai ruangan BPTSP, itu dicampur dengan modal kan, itu hanya ruangnya terlalu sempit dengan dua lantai di lantai 18 gedung H, itu terlalu sempit," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1).
Dalam waktu dekat ini Sumarsono akan mencarikan tempat baru untuk mereka sehingga pelayanan bisa lebih baik. Salah satu pilihannya jatuh di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.
"Seminggu ini, saya harapkan ini sudah ada kejelasan tentang kemungkinan memindahkan BPTSP yang pusat ini yang di lantai 18 karena gabung dengan penanam modal ke tempat yang secara khusus sehingga customer bisa lebih bahagia, lebih happy, lebih nyaman dalam memperoleh pelayanan publik. Minggu ini saya harap sudah ada kejelasan," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaHendra menyebut, proses penjaringan akan berlangsung secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin semua pihak mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya