Penyebab RAPBD DKI 2019 Sempat Defisit Rp 16 Triliun

Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pengeluaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 mulanya Rp 87 triliun. Namun, sempat membengkak jadi Rp 103 triliun karena berbagai masukan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama komisi-komisi di DPRD DKI.

Hal tersebut membuat Rancangan APBD DKI sempat diperkirakan defisit hingga Rp 16 triliun.

"Kemarin sempat defisit sampai Rp 16 triliun, sekarang sudah dikurang-kurangi dan masih pembahasan lagi," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Selasa (27/11).

Salah satu yang paling banyak mengalami pengurangan adalah penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD DKI. Jakpro misalnya, semula mengajukan Rp 2,3 triliun akhirnya dipangkas dan diketok palu hingga menjadi Rp 700 miliar.

Menurut Saefullah, dengan ada pemangkasan-pemangkasan pos anggaran, maka perkiraan semula RAPAN DKI Jakarta 2019 akan defisit Rp 16 triliun tidak terjadi.

"Kita usahakan tidak, kita masih seimbangkan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemangkasan guyuran modal ke Jakpro belum final.

"Begini ini masih berjalan, bahkan kemarin pun ada yang tanya belum (fix). Saya tidak mau mengomentari proses sampai sepenuhnya selesai supaya tidak mengganggu pembicaraan. Masih berjalan kok, kalau selama belum final masih ada kemungkinan perubahan," katanya

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M.Taufik meminta agar Banggar mencoret usulan Jakpro membeli lahan eks Kedubes Inggris sebesar Rp 500 miliar. Menurutnya, rencana pembelian itu sudah berjalan beberapa tahun lalu dan selalu gagal. Sehingga menyebabkan APBD DKI Jakarta tidak optimal.

"Pembelian ini tahun lalu gagal-gagal terus, sekarang buat apa? Dicoret saja kita masih defisit," kata Taufik.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com